“Prospek Keahlian Sistem Informasi Akuntansi Dalam Dunia Bisnis”

Leave a comment

A. Pengertian Sistem


    Sistem adalah integrasi antara berbagai elemen yang memiliki kesamaan visi misi untuk mencpai tujuan bersama. (Dedi hendriana) .
    Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Karakteristik informasi yang realible harus memenuhi syarat relevan, tepat waktu, akurat dan lengkap.

    Sistem menurut Yoseph Wilkinson terdiri dari beberapa karakter, yaitu :

    a. Sistem itu memiliki tujuan / goal
    b. Sistem itu memiliki subsistem
    c. Sistem itu memiliki input, proses, dan output.
    d. Sistem itu memiliki pengendalian / internal control system

    B. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan alat pengendalian internal untuk menangani kegiatan yang terjadi secara berulangkali atau rutin. Sistem penggajian merupakan kegiatan rutin yang perlu ditangani secara khusus karena berhubungan dengan motivasi karyawan. Menurut Romney dan Steinbart, “Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan”. Menurut Horngren, Harrison dan Bamber (2002:227), “Sistem Informasi Akuntansi adalah kombinasi dari orang, catatan-catatan, dan prosedur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menyediakan data keuangan”.

Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain :
a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.
Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.

SIA terdiri dari 3 subsistem:

a. Sistem pemrosesan transaksi : mendukung proses operasi bisnis harian.
b. Sistem buku besar/ pelaporan keuangan.
c. Sistem Penutupan dan pembalikan. Merupakan pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.

C. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

    Sebuah SIA menambah nilai dengan cara:
    Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.
    Manfaat sistem informasi akuntansi diantaranya :
    a. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan.
    b. Meningkatkan efisiensi.
    c. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan.
    d. Meningkatkan sharing knowledge.
    e. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan.

    D. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Komponen sistem Informasi akuntansi diantaranya, yaitu :
a. Manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem.
b. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi.
c. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan.
d. Dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi.
e. Peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan.

Menurut Joseph W. Wilkinson : SIA adalah sistem informasi formal yang mengumpulkan, memproses dan menyimpan data serta menyediakan laporan formal yang di butuhkan. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan.

E. Sistem Informasi Manajemen

    Informasi adalah sesuatu yang teramat penting dan berharga dalam sebuah organisasi dewasa ini. Informasi yang akurat dan cepat dapat sangat membantu tumbuh kembangnya sebuah organisasi, maka dari itu, pengelolaan informasi dipandang penting demi kelancaran sebuah pekerjaan dan untuk menganalisa perkembangan dari pekerjaan itu sendiri. Itulah sebabnya muncul apa yang dikenal dengan Sistim Informasi Manajemen.

    Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960an. Walau tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum SIM didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. SIM juga dikenal dengan ungkapan lainnya seperti: “Sistem Informasi”, “Sistem Pemrosesan Informasi”, “Sistem Informasi dan Pengambil Keputusan”. SIM menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam pelbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi.
    Sistim Informasi Manajemen kini tidak lagi berkembang dalam bidang usaha saja, tapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, kedokteran, indistri, dan masih banyak lagi. Ini menandakan bahwa Informasi yang akurat dan cepat dibutuhkan di berbagai bidang.

    Ada banyak teknologi yang mendukung SIM baik secara online atau offline. Tapi dasar dari aplikasi yang digunakan pada Sistiem Informasi Manajemen adalah aplikasi databese. sistem ini harus mampu mengolah data yang dikumpulkan pada database menjadi sebuah produk informasi yang dibutuhkan penggunanya. Sistim ini juga harus bisa membagi informasi yang diproduksinya menjadi beberapa tingkatan, sehingga setiap tingkatan hanya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

    F. Tahap – tahap Sistem Pengendalian Manajemen

Pada sebuah Instansi, manajemen selalu terlibat dalam serangkaian proses manajerial, yang pada intinya berkisar pada penentuan: tujuan dan sasaran, perumusan strategi, perencanaan, penentuan program kerja, pengorganisasian, penggerakan sumber daya manusia, pemantauan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian, serta penciptaan dan penggunaan sistem umpan balik. Masing-masing tahap dalam proses tersebut pasti memerlukan berbagai jenis informasi dalam pelaksanaannya.

1. Penentuan Tujuan dan Sasaran
Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa suatu organisasi dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut maka dibutuhkan informasi-informasi yang dapat memberikan gambaran kasar atau global tentang kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut secara eksternal dapat mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, serta arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara internal informasi yang diperlukan adalah tentang produk yang akan dihasilkan dikaitkan dengan kemampuan organisasi dalam penyediaan dan penguasaan berbagai sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia.

2. Perumusan Strategi
Keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Salah sat instrumen ilmiah yanng umum digunakan dalam penentuan strategi organisasi ialah analisis SWOT, yaitu Strengths (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Agar analisis SWOT benar-benar ampuh sebagai instrumen pembantu dalam penentuan dan pelaksanaan strategi organisasi, diperlukan informasi menngenai kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi tersebut.

3. Perencanaan
Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan memerlukan penjabaran melalui penelenggaraan fungsi perencanaan. Karena perencanaan merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi, perlu diketahui secepat mungkin berbagai resiko dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan tujuan dan strategi organisasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah 5 W 1 H, yaitu what(apa), when(kapan), where(di mana), who(siapa), why(mengapa), dan how(bagaimana).

4. Penyusunan Program Kerja
Penyusunan program kerja merupakan rincian sistematis dari rencana kerja jangka waktu menengah. Keenam pertanyaan di atas harus terjawab dalam penyusunan program kerja dimana ia harus bersifat kuantitatif, menyatakan secara jela dan konkrit hasil yang diharapkan, standar kinerja jelas, mutu hasil pekerjaan ditetapkan secara pasti, dan program kerja disusun sedemikian rincinya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan operasional.

5. Pengorganisasian
Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi dapat menjadi wadah dimana sekelompok orang bergabung dan menempati wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Organisasi dapat pula menjadi tempat berinteraksi antar anggota organisasi tersebut maupun dengan anggota organisasi lainnya.

Tolok ukur keberhasilan suatu organisasi tidak dilihat secara inkremental dari apa yang dicapai oleh masing-masing satuan kerja melainkan dari sudut pandang yang bersifat holistik dalam arti keberhasilan organisasi secara keseluruhan.Penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab fungsional satuan kerja tertentu memerlukan interaksi, interdependensi dan interrelasi dengan semua satuan kerja lainnya. Dan tentunya proses seperti ini memerlukan suatu sistem informasi yang baik.

6. Penggerakan SDM
Penggerakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fungsi yang teramat penting dalam manajemen sekaligus paling sulit.Penggerakan SDM yang tepat dan efektif memerlukan informasi yang handal. Misalnya, informasi tentang klasifikasi jabatan, informasi tentang uraian dan analisis pekerjaan,informasi tentang standar mutu yang diterapkan dalam manajemen, dan berbagai informasi lainnya yang memungkinkan satuan kerja yang mengelola SDM dalam organisasi menyelenggarakan berbagai fungsinya dengan baik.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan kegiatan operasional merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses manajerial dan bahkan merupakan tes apakah sebuah organisasi berjalan di atas “rel” yang benar atau tidak. Hal ini dikarenakan manajemen bersifat situasional dimana penerapan prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan secara universal dengan memperhitungkan faktor situasi, kondisi, ruang dan waktu.Manajemen juga berorientasi pada hasil optimal dari segi produk, efisiensi dan efektivitas kerja.Sehingga penyelenggaraan kegiatan operasional yang baik dan tepat hanya akan terwujud bila didukung dengan berbagai informasi yang tepat pula.

8. Pengawasan
Pengawasandiperlukan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional memungkinkan terjadi kesalahan yang berarti dapat berakibat pada tidak terwujudnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan jelas memerlukan sekaligus menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasionalyang sedang terjadi.

9. Penilaian
Seperti halnya dalam pengawasan, informasi dalam proses penilaian juga sangat dibutuhkan. Informasi ini dapat diperoleh melalau berbagai wawancara, penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui pengetahuan mendalam tentang seluruh proses manajerial, dan teknik-teknik lainnya yang dipandang perlu dan tepat digunakan.

10. Sistem Umpan Balik
Semua informasi yang diperoleh—terutama dari hasil penilaian—diumpanbalikkan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan manajerial organisasi, termasuk kepada para pemodal, pemilik saham, manajemen puncak, para pimpinan satuan usaha, dan lainnya. Hal ini penting dilakukan supaya manajerial organisasi yang bersangkutan tetap menghasilkan efektivitas, efisiensi serta produktivitas yang tinggi sehingga tujuan awal organisasi dapat terwujud secara maksimal.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa informasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu organisasi. Untuk membangun informasi yang handal dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mampu menampung dan mengolah data serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat setiap saat. Tanpa dukungan SIM yang tangguh, maka akan sulit organisasi yang baik akan terwujud, karena SIM menolong lembaga-lembaga bidang apapun dalam mengintegrasikan data, mempercepat dan mensistematisasikan pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi, mendorong terciptanya layanan-layanan baru, meningkatkan kontrol, meng-otomatisasi-kan sebagian pekerjaan rutin, menyederhanakan alur registrasi atau proses keuangan, dan lain sebagainya.

G. System Development Life Cycle

    SDLC (Systems Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan Sistem) atau Systems Life Cycle (Siklus Hidup Sistem), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana(planning),analisis (analysis), desain (design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan (maintenance).

    SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :
    1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi
    2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan
    3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi
    4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik
    5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
    6. Merancang sistem informasi baru
    7. Membangun sistem informasi baru
    8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru
    9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan

    System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, build & fix, dan synchronize & stabilize.

    Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda.

    Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah tersebut adalah

    1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan

    2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem

    3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi

    4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan

    5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat

    6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat

    Siklus SDLC dijalankan secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah keenam. Setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan benar dan sesuai harapan. Jika tidak maka langkah tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke langkah sebelumnya.

    Kaji ulang yang dimaksud adalah pengujian yang sifatnya quality control, sedangkan pengujian di langkah kelima bersifat quality assurance. Quality control dilakukan oleh personal internal tim untuk membangun kualitas, sedangkan quality assurance dilakukan oleh orang di luar tim untuk menguji kualitas sistem. Semua langkah dalam siklus harus terdokumentasi. Dokumentasi yang baik akan mempermudah pemeliharaan dan peningkatan fungsi sistem.
    Metode SDLC (Sistem Devlopment life Cycle) berfokus pada metode dan teknisi yang digunakan.
    Tahap – tahap SDLC dalam pembangunan sistem informasi Web :
    Plaining
    Plaining (perencanaan) adalah feasibility dan wawancara , observasi, Quesener. Jika pada tahap Feasibility hasilnya baik maka langsung ketahap investigasi dan diberi form kepada client untuk mencatat kebutuhan client. Dalam sistem investigasi, dapat berupa wawancara, kuosiener atau observation. Dalam tahap ini hal yang pertama dilakukan adalah memberikan form ke user yang digunakan untuk mengetahui permintaan user.

    Analisa
    a. Analisa Teknologi. Menganalisis teknologi apa yang digunakan pemilik desain Web seperti menggunakan desain grafis maka memerlukan teknologi seperti Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Dreamweaver.Memerlukan data penyimpanan secara informasi produk, Informasi Berita digunakan database seeprti Mysql, MSAccess.
    b. Analisa informasi. Mengenai informasi data yang akan menjadi data tetap dan data dinamis, kategori informasi data tetap adalah : profile perusahaan, visi dan misi, sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan. Informasi dinamis adalah informasi yang selalu berubah dalam setiap periodik dapat setiap hari atau setiap jam. Informasi dinamis dalam sistem ini adalah :
    • Informasi persediaan ( stock ) produk
    • Informasi Harga Produk dan diskon
    • Informasi Artikel, tips dan trik
    • Informasi dari masing keunggulan Produk atau produk yang sedang trend

    c. Analisa User. Mengkatogorikan user yang digunakan dalam sistem informasiWeb. User yang sudah memahami dan yang belum memahami.
    d. Analisa Biaya dan Resiko. Dalam tahap ini diperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya maintenance ( membayar domain ke ISP) atau biaya kirim ke user. Resiko yang terjadi adalah tidak sampainya produk ke user atau penipuan dari user.

    Dalam tahap analisa menggunakan metoda prototype yang akan dilakukan iterasi oleh user, dan penggunaan dokumen disetiap iterasi untuk memudahkan dalam pengembangan kemajuan yang telah dilakukan oleh user. Prototype adalah proses membangun sebuah sistem dalam sebuah model. Dalam pengertian sistem informasi prototype digunakan untuk membantu sistem desain yang akan dibangun sistem informasi secara intitusi dan mudah diubah untuk end user, prototype merupakan bagian dari proses iterative phase analisa dari metodologi SDLC.

    Implementasi Sistem (Systems Implementasi)
    Tahap berikutnya adalah implementasi yaitu mengimplementasikan perancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakuakn uji coba. Dalam implementasi,dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
    1. Pembuatan database sesuai skema perancangan.
    2. Pembuatan aplikasi bedasarkan desain sistem.
    3. Pengujian dan perbaikan aplikasi (debugging).

    Pemeliharaan Sistem (System Maintenance)
    Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.

    H. Unified Modeling Language ( UML )

Unified Modeling Language (UML)
Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk melakukan pemodelan sistem/perangkat lunak dengan menggunakan tools yang ada. Dengan pemodelan menggunakan UML, rekayasa dan pengembangan perangkat dapat dilakukan dengan fokus pengembangan dan desain perangkat lunak terhadap:
1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan
2. Penelaah bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan (message) dan saling bekerjasama satu sama lain
3. Menguji apakah sistem/perangkat lunak sudah berfungsi seperti yang seharusnya
4. Dokumentasi sistem/perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu di masa yang akan datang

BAGIAN-BAGIAN UML
Bagian-bagian utama dari UML adalah view, diagram, model element, dan general mechanism.

a. View
View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram.
Beberapa jenis view dalam UML antara lain: use case view, logical view, component view, concurrency view,dan deployment view.
b. Use case view
Mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan external actors. Actor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya.
View ini digambarkan dalam use case diagramsdan kadang-kadang dengan activity diagrams. Viewini digunakan terutama untuk pelanggan, perancang (designer), pengembang (developer), dan penguji sistem (tester).
c. Logical view
Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statis (class, object,danrelationship ) dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika object mengirim pesan ke object lain dalam suatu fungsi tertentu.
View ini digambarkan dalam class diagrams untuk struktur statis dan dalam state, sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang (designer) dan pengembang (developer).
d. Component view
Mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari code module diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya juga alokasi sumber daya komponen dan informasi administrative lainnya.
View ini digambarkan dalam component view dan digunakan untuk pengembang (developer).
e. Concurrency view
Membagi sistem ke dalam proses dan prosesor.View ini digambarkan dalam diagram dinamis (state, sequence, collaboration, dan activity diagrams) dan diagram implementasi (component dan deployment diagrams) serta digunakan untuk pengembang (developer), pengintegrasi (integrator), dan penguji (tester).
f. Deployment view
Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat (nodes) dan bagaimana hubungannya dengan lainnya.
View ini digambarkan dalam deployment diagramsdan digunakan untuk pengembang (developer), pengintegrasi (integrator), dan penguji (tester).
g. Diagram
Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu.

1. Use-Case Diagram – bersifat statis, memperlihatkan himpunan use-case dan aktor-aktor. Diagram ini sangat penting terutama untuk memodelkan ataupun mengorganisasikan perilaku dari sistem yang dibutuhkan pengguna
2. Class Diagram – bersifat statis tetapi sering pula memuat kelas-kelas aktif dan memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi.
Class Diagram Kelas (Schmuller, 1999, p8) adalah sebuah kategori atau pengelompokan dari hal-hal yang mempunyai atribut dan fungsi yang sama.
Class diagram (Rumbaugh, 1999, p190) adalah sebuah grafik presentasi dari gambaran statis yang menunjukkan sekumpulan model elemen yang terdeklarasi (statis), seperti kelas, tipe dan isinya serta hubungannya. Sebuah class diagram terdiri dari sejumlah kelas yang dihubungkan dengan garis yang menunjukkan hubungan antar kelas yang disebut dengan Associations (Rambaugh,1999, p47).
enis-jenis
Associations (Rambaugh, 1999, pp49-53) yaitu :
a. Aggregation Associations
yang menggambarkan hubungan antar kelas di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lainnya.
b. Composition Associations yang menggambarkan hubungan erat antar kelas di mana kelas composite mempunyai segala tanggung jawab untuk mengatur kelas lainnya dan kedua kelas mempunyai lifetime yang sama.
c. Bidirectionality Associations
yang menghubungkan antara dua kelas atau lebih yang berbeda object tapi tidak bergantung satu sama lainnya, sehingga apabila salah satu kelas
dihilangkan, kelas yang lain dapat tetap digunakan.
d. Generalization Associations
yang menghubungkan dua kelas atau lebih untuk membedakan antara
kelas yang umum dengan kelas yang khusus.
e. Inheritance Associations
yang menghubungkan dua kelas atau lebih yang dapat menurunkan properties seperti attributes, operations antara kelas induk dengan kelas anak.
3. Statechart Diagram – bersifat dinamis yang memperlihatkan state – state dari sistem, memuat state, transisi, event, serta aktivitas. Penting untuk memperlihatkan sifat dinamis dari antarmuka (interface), kelas, kolaborasi, terutama penting pada pemodelan system-sistem yang reaktif
4. Activity Diagram – bersifat dinamis. Merupakan tipe khusus dari diagram state yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem
5. Sequence Diagram – bersifat dinamis yang menekankan pada pengiriman pesan (message) dalam suatu waktu tertentu
6. Collaboration Diagram – bersifat dinamis yang menekankan organisasi struktural dari objek-objek yang menerima serta mengirim pesan (message)
7. Component Diagram – bersifat statis.diagram ini berhubungan dengan digram kelas dimana komponen secara tipical dipetakan ke dalam satu atau lebih kelas-kelas, antarmuka (interface) ataupun kolaborasi
8. Diagram Objek – bersifat statis, memperlihatkan objek-objek serta serta relasi-relasi antar-objek. Selain itu juga memperlihatkan instansiasi statis dari segala sesuatu yang dijumpai pada diagram kelas
9. Depeloyment Diagram – bersifat statis, diagram memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time). Digram ini sangat berguna saat aplikasi kita berlaku sebagai aplikasi yang dijalankan pada banyak mesin (distributed computing)

Tujuan Penggunaan UML

Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas pemrograman dan proses rekayasa.
Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan.
Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum.
UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan bias diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram (reserve enginering).
Perangkat lunak yang mendukung pembuatan diagram UML

1. StarUML
StarUML adalah sebuah proyek open source untuk mengembangkan cepat, fleksibel, extensible, featureful, dan bebas-tersedia UML / platform MDA berjalan pada platform Win32.Tujuan dari proyek StarUML adalah untuk membangun sebuah alat pemodelan perangkat lunak dan juga platform yang menarik adalah pengganti alat UML komersial seperti Rational Rose, Bersama dan sebagainya
2. Acceleo
Acceleo adalah generator kode yang mengubah model menjadi kode. Acceleo mudah digunakan dan menyediakan “dari rak” generator (Jee,. Bersih, Php …) dan template editor untuk Eclipse.
3. ArgoUML
ArgoUML adalah open source UML modeling tool terkemuka dan termasuk dukungan untuk semua diagram UML standar 1,4. Ini berjalan pada setiap platform Java dan tersedia dalam bahasa sepuluh. ArgoUML ditulis seluruhnya di Jawa dan menggunakan Java Kelas Foundation.Hal ini memungkinkan ArgoUML untuk berjalan di hampir semua platform.

I. Mengapa Kita Belajar Manajemen ?

    Karena suatu saat Anda akan berada dalam ruang lingkup suatu organisasi dan Anda memiliki kepentingan untuk terlibat ataupun memperbaiki cara-cara pengelolaan organisasi tempat anda bekerja atau bekerjasama. Cara-cara pengelolaan organisasilah yang anda peroleh dari manajemen dengan berbagai macam ruang lingkupnya.

    Setiap orang dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan organisasi. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah hypermarket dan tak ada seorang pun pramuniaga yang melayani Anda, apakah Anda merasa kesal? Tentu saja, hal itu merupakan masalah bagi Anda sebagai konsumen yang berhak dilayani dengan baik. Keadaan seperti itu dapat dikatakan bahwa hypermarket tersebut memiliki manajemen yang buruk. Sebuah organisasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan yang meningkat. Sebaliknya, organisasi yang manajemennya buruk akan mengalami kemerosotan sehingga kelangsungan hidup organisasinya akan terancam. Anda bisa melihat perusahaan yang manajemennya tidak efektif tidak akan bertahan untuk unjuk gigi di pasar industri yang perkembangannya sangat pesat seperti sekarang ini.

    Khususnya mahasiswa seperti Anda, setelah lulus dari perguruan tinggi dan akan memulai karir Anda, entah Anda yang mengelola (sebagai entrepreneur) ataupun yang dikelola (sebagai employee) sedikit banyak harus mengetahui proses-proses manajemen yang digunakan dalam organisasi. Pertanyaan yang sering dilontarkan mahasiswa berkaitan dengan manajemen adalah “Manakah peluang-peluang bagi sebuah karier dalam manajemen?”. Mungkin saja pertanyaan ini didasari oleh kenyataan dimana perusahaan banyak yang menciut, sehingga untuk membangun karier manajemen bukanlah pilihan yang tepat.

    Jadi inilah Anda, seorang mahasiswa yang sedang menempuh kuliah manajemen dan barangkali Anda sekarang ini bertanya pada diri Anda sendiri, “Apa gunanya?” Mengapa saya harus belajar manajemen sementara jabatan manajemen hanya akan dipegang oleh orang-orang sosial dan bisnis, bukan seorang engineer? Sebuah jawaban yang tepat jika dikatakan saat ini adalah era evolusi manajemen dimana tingkat permintaan yang makin kuat akan manajer di bidang yang berkembang seperti perkembangan media baru, teknologi informasi, intranet organisasi, pengembangan content Internet-World Wide Web, telekomunikasi, pelatihan karyawan, dan lembaga nirlaba.

    J. Contoh Penerapan Sistem Informasi Manajemen di dalam Rumah Sakit

• Pengertian Sistem Informasi di Rumah Sakit
SIM adalah perangkat prosedur yang terorganisasi apabila dijalankan akan memberikan umpan balik dan informasi kepada manajemen tentang masukan, proses, dan keluaran dari suatu siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.
SIM merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer, dan prosedur-prosedur manual;model-model untuk analisis, perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan; dan suatu “database” (Gordon B.Davis dan Margareth H.Olson).
Management Information System is a spesifically designed communication system in which data are gathered, stored, analyzed, formulated, and reported to manager (Rakich-Longest-Darr).

Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit adalah sebuah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan tepat. sistem informasi rumah sakit umumnya mencakup masalah klinikas (media), pasien dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit itu sendiri.

Tujuan Sistem Rumah Sakit Itu Sendiri
a. lebih menigkatkan pelayanan rumah sakit
b. agar data-data yang ada dalam rumah sakit tersusun rapih.
c. kemudahan dalam pencarian data obat, pasien dll yang berhubungan dengan rumah sakit.
d. meningktakan citra pelayanan rumah sakit.

Mekanisme Kontrol
mendukung pengendalian mutu pelayanan medis, penilaian produktivitas, analisis, pemanfaatam dan perkiraan kebutuhan, perencanaan dan evaluasi program, menyederhanakan pelayanan, penilaian klinis, sistem ini berguna untuk menunjang proses fungsi fungsi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit.

Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi yang terintegrasi dan di intergrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga dalam tahapannya akan membuat bebrapa SOP baru guna menungjang kelancaran penerapan Sistem yang tertata dengan rapih dan baik.

Berdasarkan definisi di atas, maka kita dapat membagi Sistem Informasi Manajemen menjadi 5 komponen utama guna menunjang terlaksanana penerapan sistem informasi yang benar dan sesuai kebutuhan:

a. Software (Sistem Informasi Manajeman Rumah Sakit)
b. Hardware (Perangkat Kerasa berupa Komputer, printer dan lainnya)
c. Networking (Jaringan LAN, Wireless dan lainnya)
d. SOP (Standar Operasional Prosedur)
e. Komitment (Komitmen semua unit/instalasi yang terkait untuk sama-sama mejalankan sistem karena sistem tidak akan berjalan tanpa di Input)
SDM (sumberdaya manusia adalah factor utama suksesnya sebuah sistem dimana data diinput dan di proses melalui tenaga-tenaga SMD tersebut). Sistem Informasi Manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini.

Di bidang kesehatan terutama Rumah Sakit sangat membutuhan Sistem Informasi Manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat untuk menyongsong Indonesia Sehat. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan agar Sistem Informasi Manajemen yang dibuat dapat teraplikasikan dengan sukses :

Development Master Plan, cetak biru pembangunan harus dirancang dengan baik mulai dari survei awal hingga berakhirnya implementasi, yang perlu diperhatikan adalah terlibatnya faktor pengalaman dalam membangun pekerjaan yang sama, serta peran serta semua bagian dalam organisasi dalam mensukseskan Sistem Informasi Manajemen yang akan dibangun, master plan ini yang akan menjadi acuan pembuatan sebuah sistem untuk jangka waktu tidak terbatas.

Integrated, dengan integrasi antar semua bagian organisasi menjadi satu kesatuan, akan membuat sistem berjalan dengan efisien dan efektif sehingga kendala-kendala seperti redudansi, re-entry dan ketidakkonsistenan data dapat dihindarkan, dengan harapan pengguna sistem memperoleh manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, perubahan pola kerja dari manual ke computer akan menimbulkan efek baik dan buruk bagi seorang tenga medis.

Development Team, tim yang membangun Sistem Informasi Manajemen harus ahli dan berpengalaman di bidangnya, beberapa bidang ilmu yang harus ada dalam membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen yang baik adalah: Manajemen Informasi, Teknik Informasi, Teknik Komputer, dokter, perawat dan tentunya orang-orang sudah sudah berkecipung dibidang pengembangan sistem informasi manajeman khususnya rumah sakit (kesehatan).

Teknologi Informasi, ketepatan dalam memilih Teknologi Informasi sangat penting dalam pembangunan, komponen-komponen Teknologi Informasi secara umum adalah Piranti Keras (Hardware), Piranti Lunak (Software) dan Jaringan((Network).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi adalah :

a. Price, harga sesuai dengan Teknologi Informasi yang didapat.
b. Performance, diukur dari kemampuan, kapasitas dan kecepatan Teknologi Informasi menangani proses maupun penampungan data.
c. Flexibility, kemampuan Teknologi Informasi saling beradaptasi dan kemudahan pengembangan di masa yang akan datang.
d. Survivability, berapa lama Teknologi Informasi mendapatkan dukungan dari vendor maupun pasar.

Yang paling penting adalah sesuikan dengan kebutuhana pengembangan kemasa depan tentunya. Selain mengikuti suatu siklus hidup, dalam pengembangan sistem informasi, perlu dilakukan beberapa pendekatan, seperti:

a) Sistems Approach, pendekatan sistem merupakan pendekatan yang memperhatikan sistem informasi sebagai suatu kesatuan yang utuh terintegrasi dengan semua kegiatan-kegiatan lain di dalam organisasi. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi, tidak hanya memperhatikan sasaran dari sistem informasi saja.
b) Top-Down Approach, pendekatan ini dimulai dari tingkatan atas organisasi (strategic planning level), yaitu dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi dapat ditentukan, maka proses turun ke penentuan output, input basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan dari atas ke bawah ini sesuai dengan pendekatan sistem.
c) Modular Approach, pendekatan moduler memecah-mecah sistem yang rumit menjadi bagian modul-modul yang lebih sederhana. Sebagai akibatnya, tiap-tiap modul dapat dikembangkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan yang direncanakan, mudah dipahami dan mudah dipelihara.
d) Evolutionary Approach, pendekatan ini akan menghasilkan suatu sistem yang mampu beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan organisasi di masa yang akan datang, sehingga didapatkan suatu sistem yang mempunyai biaya pemeliharaan yang rendah.

Secara besar sistem informasi harus dikelompokan pada kelas rumah sakit dan status rumah sakit,:
a) Rumah Sakit Vertikal
b) Rumah Sakt Umum Daerah
c) Rumah Sakit Umum Swasta
d) Rumah Sakit Spesialist

Dengan dikelompokannya rumah sakit kedalam kelompok-kelompok diatas guna mempermudah sejauh mana tingkat kebutuhan sistem informasi terutama yang di dasarkan pada modular, modul-modul yang di gunakan oleh rumah sakit daearh tentu akan berbeda dengan rumah sakit vertical maupun swasta.

Kendala-kendala yang sering terjadi dilapangan saat implementasi adalah:

a) Ketidak siapan rumah sakit dalam menerapkan sistem informasi yang terintergrasi dan berbasi kmputer.
b) Penyajian data yang belum semua menjadi data elektronik yang akan memudahkan pada proses migrasi data.
c) Komitment yang dilaksanakan secara bersamaan dan menyelur sehingga menimbulkan kekacaun pada data transakit.
d) Koordinasi antar unit bagian yang terkesan mementingkan unit masing-masing.
e) Berubah-ubahnya kebijakan.
f) Mengubah pola kerja yang sudah terbiasa dengan manual ke komputerisasi.
g) Pemahaman yang belum merata antara SDM terkait,
h) dan lain-lain

Pembangunan Nasional

Leave a comment

A. Masalah-Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi

1. Masalah Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

2. Masalah Keterbelakangan Sarana, Prasarana dan Teknologi
Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan negara berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendah tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurang modal, kurangnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.
Cara terbaru mengatasiTeknopreneurship perlu digalakkan pada mahasiswa di universitas teknologi. Teknopreneur adalah pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan sesuatu yang baru (inovasi) atau menemukan teknologi sebagai basis untuk mengembangkan usahanya. Dengan ini, para lulusan perguruan tinggi tidak usah menjadi agen-agen perusahaan asing.

3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja
Masalah lain yang dihadapi Indonesia dalan pembangunan di bidang ekonomi adalah masalah lapangan kerja dan pengangguran. Masalah ini saling berhubungan satu sama lain. Masalah pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia.

4. Masalah Kekurangan Modal
Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan.masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan kekurangan modal yang terjadi disuatu negara berkembang disebabkan oleh lingkaran yang sulit diputuskan. Lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan kemampuan investasi rendah, investasi rendah menyebabkan pemupukan modal rendah, modal rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah dan seterusnya berputar tanpa terputus.
5. Masalah Pemerataan Pendapatan
Masalah lain yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa dan didominasi oleh kelompok tertentu. Pada hakikatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dengan keberhasilan dibidang ekonomi (secara materi).

6. Inflasi dan Tingkat Pengangguan yang Terus Meningkat
Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah negara sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat dan masih dapat terkendalikan oleh pemerintah. Inflasi ini dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas ekonomi.

7. Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri
Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa negara berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri

B. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan terus-menerus dan perbaikan ke arah tujuan yang diinginkan.

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Tujuan itu sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. Sistem dan Landasan Pembangunan Nasional

a. Berencana bertahap, berkesinambungan, komprehensif, dan realistis
b. Meliputi kurun waktu/tahapan jangka panjang, menengah dan jangka pendek atau tahunan
c. Mencakup kebijaksanaan dan program di bidang ekonomi bagi independen bangsa

D. Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

• Pembangunan Nasional masa Orde Baru
Keadaan ekonomi bangsa Indonesia beberapa tahun sebelum orde baru lahir telah mengalami kemerosotan teruis-menerus. Pada tahun 1955-1960 laju inflasi rata-rata adalah 25% setahun. Pada periode 1960-1965 harga-harga meningkat dengan laju rata-rata 226% setiap tahun. Pada tahun 1966 laju inflasi mencapai puncaknya, yaitu 650% setahun. Inflasi yang menghebat ini diikuti pula dengan kemerosotan ekonomi hamper disegala bidang. Prinsip-prinsip ekonomi yang nasional diabaikan dan dikorbankan untuk kepentingan pribadi.

Sebenarnya pada masa orde lama pernah mencanangkan pembangunan nasonal yang terencana dengan nama Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semester Berencana yang jangka waktunya delapan tahun. Namun pembangunan terencana pada masa itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena terjadinya kemerosotan ekonomi yang tajam dan arena kepentingan ekonomi dikorbankan untuk kepentingan politik.
Pada awal orde baru pun sebenarnya pemerintah tidak segera dapat melaksanakan pembangunan yang terencana.

Program pemerintah saat itu semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama berupa usaha inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan rakyat. Hal ini karena kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan segera, tetapi harus melaksanakan stabilisasi ekonomi terlebih dahulu.

Berdasakan hasil-hasil yang telah tercapai pada tahap stabilitasi dan rehabilitasi yang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, maka pemerintah melakukan perencanaan pembagunan nasional. Rencana pembangunan nasional dibuat untuk jangka panjang dan jangka menengah. Pembangunan jangka panjang meliputi waktu 25 tahun. Pembangunan jangka menengah dilakukan secara bertahap dan sambung menyambung, yang setiap tahapnya berjangka waktu lima tahun. Setiap tahap pembangunan jangka menengah ini dinamai Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Pembangunan lima tahun (Pelita) yang pertama telah dimuali pada tanggal 1 April 1969. Sampai pada masa orde baru telah dilaksanakan enam pelita, yang periodenya sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pelita I mulai dilaksanakan pada tanggal 1April 1969 setelah berhasilnya usaha-usaha stabilisasi di bidang politik dan ekonomi yang dilakukan sejak Oktober 1966. Adapun tujuan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan.

Pelita I meletakkan titik berat pada pembangunan bidang pertanian, sesuai dengan tujuan untuk mendobrak keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, dank arena sebagian besar penduduk masih hidup dari hasil pertanian.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sedang barkembang dan masih bersifat agraris. Sumbangan sector agrarian terhadap produksi nasional lebih besar dari pada sumbangan sector-sektor industry. Namun dalam Pelita I ada usaha untuk memperkecil perbedaan antara sumbangan sector agrarian dan sector industry.

Pelita I berakhir pada tanggal 31 Maret 1974. Meskipun dalam beberapa hal terdapat gangguan-gangguan, namun secara keseluruhan Pelita I berhasil dilaksanakan sesuai denagn sarana yang akan dicapai.
Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

2) Pelaksanaan Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pada awal periode ini pembicaraan tentang makna pembangunan mulai bergeser. Apabila sebelum periode Repelita II ini pembangunan ekonomi hanya ditekankan pada lajur pertumbuhan ekonomi, maka awal periode ini pandangan bahwa pembangunan harus berwawasan keadilan semakin dominan. pandangan ini muncul, selain didasarkan pada pengalaman negara lain, juga dari pengalaman Indonesian sendiri yang menunjukkan banhwa pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pertumbuhan tidak mencapai maksud pembangunan intu sendiri. Untuk itu strategi pertumbuhan ekonomi pada periode ini, selain menekankan pertumbuhan ekonimi yang tinggi juga sangat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan.

Perkembangan yang perlu mendapat perhatian adalah semakin dirasakan perlunya pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Satu dan lain hal dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan UUD 1945. Berdasarkan arah dan strategi pembangunan jangka panjang sebagaimana yang ditetapkan GBHN , demi terciptanya tujuan dari setiap tahap pembanguan, pelaksanaan pembangunan dalam setiap Pelita haruslah bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang intinya:
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pemerataan pembangunan dalam pengertian ini tidak hanya dalam arti pemerataan antar individu atau antar kelompok masyarakat, tetapi juga pemerataan antara daerah. Untuk itu dalam Repelita II, pembangunan di Indonesia mulai dengan pembangunan yang berwawasan ruang. Dalam Repelita II Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah pembangunan dengan tujuan agar pembangunan tidak hanya Jawasentris, atau bahkan Jakarta sentris.

Masalah-masalah lain yang dihadapi dalam Repelita II pada dasarnya merupakan masalah-masalah yang belum dapat dipecahkan dalam Repelita I, yaitu perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pembagian pendapatan dan hasil-hasil yang lebih merata, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, penyempurnaan dan peningkatan fasilitaspendidikan, kesehatan, perumahan rakyat. Masalah-masalah tersebut semakin nampak justrunsetelah Repelita I mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi (6-7% per tahun).

Kebijaksanaan ekonomi dalam periode ini setelah tingkat hiper inflasi mampu dikendalikan, seperti halnya kebijaksanaan perkreditan, aspek fiskal (sebagai sumber pendapatan dan sekaligus sebagai pengarahan perkembangan ekonomi) dan aspek perdagangan ( dalam rangka memperlancar arus barang yang akan mampu meningkatkan produksi).

Pada akhir periode Repelita II, semakin dirasakan bahwa pengaruh krisi moneter internasional, juga pengaruh dari kebijaksanaan proteksi, semakin membuat produk Indonesia tidak dapat bersaing di pasaran Internasional. Untuk mengatasi masalah ini, dan sebagai upaya peningkatan ekspor pemerintah memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dollar AS sebesar kurang lebih 45% pada bulan november 1978.

Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam Repelita II ini secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
• Merosotnya kegiatan ekonomi dunia terutama di negara-negara industri, telah melemahkan permintaan atas ekspor hasil produksi Indonesia sedangkan inflasi di negara-negara tersebut telah meningkatkan pula harga barang-barang modal yang diperlukan bagi pembangunan.
• Krisis pertamina (1974/75-1976/77) merupakan suatu musibah dan pengalaman yang sangat mahal bagi usaha pembangunan Indonesia. Kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia yang seharusnya melipat gandakan kemampuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan, ternyata harus dipakai untuk membayar hutang-hutang jangka pendek Pertamina.
• Hambatan-hambatan dalam produksi pangan oleh karena musim kering yang luar biasa (krisis beras tahun 1974/1975)
Faktor pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi pada periode ini adalah meningkatnya harga minyak dipasaran Internasional.
Trilogi Pembangunan di Repelita II telah dirubah urutannya menjadi :
a. Pertumbuhan Ekonomi
b. Pemerataan
c. Stabilitas Nasional
Produk yang diekspor adalah WIP. Kebijakan Ekonomi yang terkenal adalah adanya KNOP 15 tanggal 15 November 1978, yang berisi :
– Masyarakat harus mencintai produk dalam negeri
– Mendorong ekspor
– Memberikan tarif spesifik bagi barang impor

3) Pelaksanaan Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam repelita II memang relatif tinggi yaitu sekitar 7,2%. Tingkat ini masih sedikit lebih renah dari target yang ditetapkan yaitu 7,5% pertahun. Namun semakin dirasakan kurang adanya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara daerah maupun sektor yang mengakibatkan kurang adanya kesempatan kerja, kurang adanya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, kesempatan untuk berusaha khususnya bagi golongan-golongan ekonomi lemah.

Dengan demikian ,dapat dikatakan bahwa harapan dan arti pembangunan di Indonesia telah memasuki-memasuki dimensi-dimensi baru yaitu makin mendesaknya usaha untuk meratakan pembangunan dan mencerminkan suasana serta rasa keadilan. masalah ini semakin nampak dan semakin dirasakan pada saat di masyarakat muncul gejala monopoliini adalah semakin dirasakannya masalah ekonomi biaya tinggi yang pada dasarnya merugikan konsume. Pada periode ini juga semakin dirasakan bahwa perekonomian Indonesia semakin tergantung pada minyak bumi.
Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, dalam Repelita III unsur pemerataan lebih ditekankan dengan tetap memperhatikan “logi” lainnya melalui kebijaksanaan delapan jalur pemerataan yang intinya adalah:
• Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama pangan, sandang, dan perumahan
• Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan
• Pemerataan pembagian pendapatan
• Pemerataan perluasan kesempatan kerja
• Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
• Pemerataan pembangunan antar daerah
• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Perekonomian pada periode ini masih sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan devaluasi November 1978, juga oleh resesi dunia yang sulit diramalkan kapan akan berakhir. Kebijaksanaan yang sifatnya mendukung kebijaksanaan November 1978 banyak dilakukan, khususnya yang bertujuan untuk memperlancar arus barang. Dalam periode ini kebijaksanaan tersebut dilakukan pada januari 1982. Inti dari kebijaksanaan ini adalah memberi keringanan persyaratan kredit ekspor, penurunan biaya gudang serta biaya pelabuhan. Disamping itu eksportir dibebaskan dari kewajuban menjual devisa yang diperolehnya dari hasil ekspor barang atau jasa kepada Bank Indonesia. Dengan perkataan lain eksportiers ekarang bebas memiliki devisa yang diperolehnya.

Dibidang Impor juga diberikan keringannan bea masuk dan PPN impor untuk barang-barang tertentu. Kemudian dalam rangka meningkatkan ekspor, januari 1983 pemerintah memberlakukan kebijaksanaan imbal-beli (counter purches).Dibidang penerimaan pemerintah menaikan biaya fiskal keluar negeri dari Rp.25.000,- menjadi Rp. 150.000,-. Sementara itu dalam bidang perpajakan mulai diberlakukan pungutan atas dasar undang-undang pajak yang baru (1984).

Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecendrungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Keadaan ini membuat posisis neraca pembayaran Indonesia semakin buruk. Untuk mengatasi ancaman ini, juga dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia, pemerintah memberlakukan devaluasi rupuah terhadap US$ sebesar 27,6% pada 30 maret 1983.

Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mapun pajak-pajak dalam negeri. Untuk itu anggal 31 Maret 1983 pemerintah memberlakukan kebijaksanaan bebas visa dari 26 negara yang berkunjung ke Indonesia kurang dari 2 bulan. Maksudnya agar turis semakin tertarik mengunjungi Indonesia.

Pada akhir tahun Repelita III perkembangan yang terjadi di lingkup Internasional adalah bahwa nilai dollar menguat, tingkat bunga riil di AS menguat, dana mengalir ke AS, likuiditas Internasional meningkat dan semakin beratnya beban utang negara-negara yang sedang erkembang
Trilogi pembangunan menjadi :
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
c. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis
Terdapat kebijakan devaluasi rupiah tanggal 30 Maret 1983 dengan menurunkan nilai rupiah. Terdapat kebijakan deregulasi perbankan tanggal 1 Juni 1983 karena ada bank-bank yang meminjam dana dari BI namun khawatir akan disalah gunakan.

4) Repelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih dialami pada periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga minyak bumi turun sangat tajam. Masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat kurang lebih 2,7% per tahun. Pada tahun 1983 jumlah tenaga kerja adalah 64 juta dan tahun 1988 diperkirakan akan menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan direncanakan hanya 5% pertahun selama Pelita IV.Di samping ciri-ciri pokok dan pola unit produksi juga merupakan hambatan bagi berkembangnya ekspor Indonesia, bahkan menghambat pertumbuhan secara keseluruhan.

Suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam periode yang amat sulit ini adalah pada tahun 1984 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras (tahun 1980 indonesia menimpor beras sebanyak 2 juta ton, tahun 1981 menimpor 0,54 juta ton, tahun 1982 mengimpor 0,31 juta ton, tahun 1983 menimpor 0,78 juta ton). Dengan demikian devisa yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor beras dapat digunakan untuk keperluan pembangunan. Pedoman pembangunan pada periode ini adalah GBHN tahun 1983 yang pada intinya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan GBHN sebelumnya.

Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi pada periode ini semakin ditingkatkan dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi mekanisme pasar, khususnya yang berkaitan dengan aspek moneter, kelancaran arus barang yang ada pada giliran berikutnya diharapkan dapat meningkatkan produksi (Inpres No.4/1985). namun dengan situasi Internasional yang tidak menentu pada tahun1986/1987 Neraca Pembayaran Indonesia menghadapi tekanan berat. Lebih-lebih karena turunnya harga minyak bumi. Untuk mengatasi ancaman itu, sekali lagi pemerintah memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dollar AS sebesar 31% pada 12 September 1986.

Tujuan utama devaluasi ini pada dasarnya untuk mengamankan neraca pembayaran selain untuk meningkatkan ekspor Indonesia, meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mencegah larinya rupiah ke luar negeri. Namun harus diingat bahwa dengan devaluasi ini, jumlah hutang Indonesia semakin besar.

Untuk memperbaiki pola unit produksi yang membuat biaya ekonomi tinggi sehingga produk Indonesia kurang dapat bersaing di luar negeri, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 Mei 1986. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri dan daya saing barang ekspor bukan migas melalui pemberian kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk serta pembentukkan kawasan berikat.

Kemudian pada 30 Juni 1986 Sertifikat Ekspor dihapus. Kebijaksanaan 6 Mei ini kemudian disempurnakan dengan kebijaksanaan 25 Oktober 1986, sekaligus sebagai penunjang kebijaksanaan devaluasi 12 September 1986 yang intinya mendorong ekspor non-migas melalui penggantian sistem bukan tarif menjadi sistem tarif secara bertahap ; juga penyempurnaan ketentuan bea masuk dan bea masuk tambahan. Sejalan dengan itu bea fiskal ke luar negeri dinaikkan dari Rp 150.000,- per orang menjadi Rp 250.000,- perorang. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1986 ekspor dalam bentuk barang mentah (rotan, jangat, dan kulit) dilarang.

Pada tahun-tahun terakhir Repelita IV, perekonomian Indonesia semakin dibebani dengan meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat terhadap Yen dan DM kurang lebih sebesar 35%. Namun dalam situasi sulit seperti ini, APBN tahun 1987/1988 naik kurang lebih 6,6% di bandingkan dengan anggaran sebelumnya. Penyebab utamanya adalah bahwa negara minyak sudah meningkat pada tingkat rata-rata US$ 15 per barel. Yang juga sedikit menggembirakan adalah pada tahun 1987 ekspor non-migas telah dapat melampaui ekspor migas. oleh para pengamat naiknya ekspor non-migas ini disambut dengan dua pandangan.

Di satu pihak beranggapan bahwa meningkatnya ekspor non-migas ini disebabkan karena deregulasi yang selama ini secara intensif dilakukan, namun pengamat yang lain berpendapat bahwa naiknya ekspor non-migas ini disebabkan karena depresiasi dollar Amerika terhadap Yen dan DM, karena ternyata ekspor indonesia ke Jepang dan Jerman Barat merupakan bagian tindakan kecil dari keseluruhan ekspor Indonesia. Pengamatan masih perlu dilakukan untuk menyusun kebijakan. Namun yang pasti bahwa target pertumbuhan sebesar 5% per tahun selama Repelita IV sangat sulit dicapai.

5) Pelaksanaan Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat.

Di Repelita ini muncul kebijakan uang ketat (tight money policy) untuk mengatasi inflasi yang meningkat tajam (gebrakan Soemitro kedua). Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.Prioritas pembangunan sesuai dengan pola umum pembangunan jangka panjang pertama, maka dalam Pelita V prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada:
• Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya;
• Sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial-budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga lebih menjamin ketahanan nasional.

Arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Repelita V mendasarkan pada arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita IV dan arah itu perlu dilanjutkankan, bahkan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan perbaikan taraf hidup dan kecerdasan rakyat yang mencerminkan meningkatnya kualitas manusia dan kulitas kehidupan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang makin merata dan adil bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional di segala bidang harus diarahkan untuk makin memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.

6) Pelaksanaan Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Dalam Repelita VI pembangunan pertambangan dan energi diarahkan kepada pemanfaatan kekayaan alam nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pertambangan ditujukan bagi penyediaan bahan baku industri, penyediaan energi, peningkatan pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah bahan galian; sedangkan pembangunan energi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik melalui pengelolaan energi secara hemat dan efisien, memperhatikan peluang ekspor serta kelestarian sumber energi dan lingkungan hidup.
Sasaran pembangunan pertambangan dalam Repelita VI, khususnya di bidang geologi dan sumber daya mineral adalah penyelesaian 104 lembar peta geologi dan geofisika, pemetaan geologi kelautan di 30 lokasi, eksplorasi sumberdaya alam di 105.

Lokasi, eksplorasi sumberdaya energi di 45 lokasi, serta melakukan 25 pemetaan hidrogeologi dan 23 penyelidikan air tanah. Selain itu, sasaran di bidang pertambangan umum adalah produksi per tahun timah sebesar 40,3 ribu ton; produksi bijih nikel sebesar 2,75 juta ton, ferronickel 11 ribu ton, nickelmatte 50 ribu ton; produksi bauksit sebesar 1 juta ton, konsentrat tembaga sebesar 1.761 ribu ton, produksi emas sebesar 70,6 ribu kilogram, perak 143 ribu kilogram dan produksi pasir besi sebesar 340 ribu ton.

Berbagai sasaran Repelita VI yang berkaitan dengan produksi energi yaitu :
1. penyediaan minyak bumi sebesar 360,0 juta Setara Barel Minyak (SBM);
2. produksi minyak bumi termasuk kondensat 1,5 juta barrel per hari;
3. kapasitas kilang menjadi 1.042 ribu barrel per hari;
4. penyediaan gas bumi sebesar 162,6 juta SBM;
5. produksi gas bumi menjadi 8,1 miliar kaki kubik per hari;
6. produksi LNG menjadi 28 juta ton; produksi LPG sebesar 3,5 juta ton;
7. dibangunnya jaringan pipa gas bumi sepanjang 2.060 kilometer;
8. produksi batubara meningkat menjadi 71 juta ton.
Sedangkan sasaran Repelita VI pembangunan energi yang berkaitan dengan konsumsi energi domestik yaitu:
1. pemanfaatan batubara meningkat menjadi 120,5 juta SBM;
2. penggunaan briket batubara mencapai 4,8 juta ton;
3. pemanfaatan panas bumi menjadi 12,0 juta SBM;
4. pemanfaatan tenaga air menjadi 33,6 juta SBM;
5. persiapan sistem interkoneksi ketenagalistrikan Sumatera-Jawa;
6. rasio elektrifikasi mencapai 60 persen; jumlah desa yang dilistriki mencapai 79 persen;
7. penghematan pemakaian energi rata-rata 15 persen;
8. intensitas penggunaan energi diturunkan menjadi 2.812 SBM per satu juta dollar;
9. pangsa minyak bumi turun menjadi 52,3 persen untuk energi primer dan 30,8 persen untuk energi kelistrikan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertambangan, dikembangkan kebijaksanaan yang meliputi pengembangan informasi geologi dan sumber daya mineral, pemantapan penyediaan komoditas mineral, peningkatan peran serta rakyat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup pertambangan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi pertambangan, serta pengembangan berbagai sistem pendukung dalam rangka peningkatan efektifitas pembangunan pertambangan.

Pokok kebijaksanaan pembangunan energi termasuk kelistrikan dalam Repelita VI adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan fungsi kelembagaan, meningkatkan kualitas sumberr daya manusia dan menguasai teknologi, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi.

Untuk melaksanakan berbagai kebijaksanaan dan mencapai sasaran pembangunan Repelita VI tersebut, telah dikembangkan beberapa program pokok. Dalam pembangunan pertambangan, dikembangkan tiga program pokok, yaitu
(1) program pengembangan geologi dan sumber daya mineral,
(2) program pembangunan pertambangan, dan
(3) program pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu.
Sedangkan untuk pembangunan energi, juga dikembangkan tiga program pokok pembangunan yang meliputi :
(1) program pengembangan tenaga listrik,
(2) program pengembangan listrik perdesaan, dan
(3) program pengembangan tenaga migas, batubara dan energi lainnya.

Selain program-program pokok, dikembangkan pula program- program penunjang. Program penunjang pembangunan pertambangan terdiri dari:
(1) penelitian dan pengembangan pertambangan,
(2) penguasaan iptek serta pendidikan/latihan bagi aparatur pertambangan,
(3) pembinaan dan pengelolaan lingkungan pertambangan,
(4) pengembangan usaha pertambangan nasional, dan
(5) peningkatan kerja sama pertambangan.

Program penunjang pembangunan energi meliputi :
(1) pengendalian pencemaran lingkungan hidup,
(2) penelitian dan pengembangan energi,
(3) pengembangan informasi untuk pembangunan energi, dan
(4) pendidikan-pelatihan serta penyuluhan energi.

Pembangunan pertambangan dan energi dalam Repelita VI dilaksanakan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki menjadi kekuatan nyata dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu telah diupayakan penganekaragaman hasil tambang serta penyehatan pengelolaan sektor pertambangan dan energi agar lebih efisien. Pada umumnya, sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Repelita VI telah dapat dicapai.

Dalam empat tahun Repelita VI telah terjadi peningkatan produksi dan ekspor sejumlah komoditas pertambangan andalan baik sebagai energi primer, bahan baku industri, maupun sumber penerimaan pendapatan negara. Produksi bahan tambang yang paling menonjol peningkatannya adalah batubara, sehingga mengangkat Indonesia menjadi produsen batubara terbesar ke 3 di kawasan Asia Pasifik dan pengekspor terbesar ke 3 di dunia. Sektor pertambangan selama empat tahun Repelita VI telah tumbuh rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun. Pertumbuhan ini telah melampaui sasaran tahun keempat Repelita VI, dan di atas sasaran pertumbuhan pertambangan Repelita VI sebesar 4,0 persen per tahun.

Produksi minyak bumi selama Repelita VI juga dapat dipertahankan sesuai dengan sasaran Repelita VI. Hal ini disebabkan selain karena adanya penemuan lapangan baru, juga karena pemanfaatan teknologi maju seperti enhanced oil recovery. Ekspor minyak bumi mengalami sedikit penurunan, terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pemakaian BBM di dalam negeri yang terus meningkat.

Pembangunan ketenagalistrikan telah berupaya untuk memenuhi sasaran akhir RepelitaVI yaitu rasio elektrifikasi nasional sebesar 60 persen dan desa terlistriki sebesar 79 persen. Dengan tercapainya angka rasio elektrifikasi nasional sebesar 57,3 persen dan persentase jumlah desa yang dilistriki sebesar 74,1 persen pada tahun keempat Repelita VI, maka sasaran akhir Repelita VI diharapkan dapat dicapai. Pembangunan ketenagalistrikan ditunjang oleh peningkatan penggunaan tenaga mikrohidro dan solar home system di daerah terpencil. Swasta juga telah dilibatkan dalam pembangunan ketenagalistrikan, melalui investasi pada pembangunan pembangkit tenaga listrik skala besar dan kecil.

Bersamaan dengan keberhasilan seperti terungkap di atas dalam pembangunan pertambangan dan energi selama Repelita VI, dihadapi juga berbagai masalah dan tantangan di bidang pertambangan, harga bahan tambang di pasaran internasional seringkali berfluktuasi, hingga tidak memudahkan bagi penyusunan perencanaan korporat. Di bidang energi, laju konsumsi energi yang masih di atas laju konsumsi energi rata-rata dunia belum sepenuhnya berhasil ditekan. Di bidang ketenagalistrikan masalah yang dihadapi antara lain lambatnya pembangunan jaringan transmisi dibandingkan dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Selain itu, makin sulitnya melistriki perdesaan karena lokasi yang semakin terpencar, terisolasi, dan tidak mudah dijangkau merupakan tantangan yang harus dihadapi.
Dengan adanya krisis moneter, pelaksanaan pembangunan pertambangan dan energi dalam Repelita VI harus disesuaikan, antara lain dengan melakukan pengkajian ulang beberapa proyek sarana pembangkit dan penyaluran tenaga listrik serta penundaan pembangunan kilang minyak swasta.

Di samping itu, karena pengaruh perubahan kurs yang meningkatkan beban hutang, biaya energi, dan harga jual listrik swasta, maka peningkatan harga jual listrik oleh PT. PLN kepada masyarakat tak dapat dihindarkan. Meskipun ekspor produksi tambang dan minyak bumi dapat memberikan tambahan kepada penerimaan negara, namun melemahnya nilai rupiah menyebabkan subsidi BBM akan menjadi lebih besar sehingga harga BBM pun perlu disesuaikan.

7) Pelaksanaan Pelita VII
Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan cukup tinggi yaitu rata-rata diatas 7 persen per tahun. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk kita harapkan akan terus turun hingga mencapai 1,4 persen per tahun menjelang akhir Repe lita VII. Jika kedua sasaran tersebut dapat dicapai maka pendapatan per kapita Indonesia tahun 2003 diharapkan akan meningkat menjadi hampir 1,8 kalilipat dibanding dengan tahun 1993, atau menjadi sekitar US$1.400 berdasarkan harga konstan US$ 1993 atau sekitar US$2.000 pada harga yang berlaku. Dengan sasaran itu, kita akan memantapkan diri berada di kelas pendapatan menengah menurut klasifikasi Bank Dunia.

Berbagai proses transformasi akan menyertai pertumbuhan ekonomi tersebut. Transformasi struktur produksi akan tercermin pada peran sektor pertanian yang akan terus turun, tetapi harus kita upayakan tidak terlalu cepat.
Berdasarkan data BPS, dalam tahun 1993 jumlah industri kecil yaitu dengan jumlah tenaga kerja dibawah 20 orang sebanyak 2,5 juta pengusaha atau 99,27 persen dengan nilai tambah bruto sekitar Rp4,0 triliun atau 7,48 persen. Sedangkan industry besar dan sedang berjumlah 18,2 ribu pengusaha atau 0,73 persen dengan nilai tambah bruto sebesar Rp49,8 triliun atau 92,52 persen dari total nilai tambah bruto. Pada akhir PJP I 1,67 persen dan pada akhir Repelita VI diperkirakan 1,51 persen.

Peran sektor industri pengolahan, yang dewasa ini sudah melebihi 25 persen, akan terus meningkat. Dengan besaran-besaran yang demikian padawaktu itu Indonesia sudah tergolong negara industri baru. Seperti halnya dengan sektor industry pengolahan, peran sektor jasa juga akan mengalami peningkatan. Sektor pertanian kita upayakan untuk dapat tumbuh rata-rata di atas 3 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal dari produk yang permintaannya naik dengan cepat, baik untuk konsumsi dalam negeri, maupun diproses lebih lanjut oleh industri pengolahan da lam negeri untuk kemudian diekspor. Sektor industri diharapkan dapat tumbuh rata -rata di atas 10 persen per tahun. Pada sektor industri ini juga akan terjadi perubahan komposisi, dari industri ringan7 menjadi makin banyak ke industri berat.

Proses transformasi juga akan terjadi dalam struktur permintaan domestik. Sumbangan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan makin menurun, sementara itu hasrat menabung makin meningkat, dengan makin tingginya pendapatan per kapita. Sejalan dengan makin menurunnya persentase konsumsi masyarakat, maka persentase pengeluaran investasi akan me ningkat. Peningkatan investasi ini yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Repelita VII. Hal ini juga menunjukkan peningkatan kemandirian pembangunan bangsa kita. Dengan makin baiknya daya dukung ekonomi, maka diharapkan terjadinya perbaikan dalam perdagangan interna sional. Kemampuan ekspor akan makin membaik dengan makin kuatnya daya saing produk kita. Di lain pihak, impor barang-barang konsumsi akan terus kita tekan karena kemampuan produksi dalam negeri yang meningkat. Dengan demikian, keseimbangan neraca pembayaran akan dapat dijaga dalam batas-batas yang aman.

Dengan struktur perek onomian demikian, daya tahan ekonomi Indonesia akan makin kuat. Stabilitas ekonomi akan makin mantap seiring dengan kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati. Kemandirian ekonomi juga akan makin diperkuat dengan terus membatasi ketergantungan terhadap sumber dana pembangunan dari luar yang akan makin terbatas. Kita akan terus
menggali sumber-sumber pendapatan dalam negeri yang potensinya masih sangat besar.

Di samping itu, kemajuan ekonomi juga diperkuat oleh proses akumulasi atau peningkatan kapasitas produksi nasional yang akan tercermin dalam peningkatan investasi sumber dayamanusia dan investasi secara fisik yang tercermin melalui capital deepening.Dari sudut ketenagakerjaan, makin banyak tenaga kerja kita yang akan bekerja di luar sektor pertanian. Sektor industri akan makin diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja dan secara bertahap nantinya akan menggantikan peran sektor pertanian. Ini bukan berarti bahwa sector pertanian menjadi sektor yang tidak penting.

Sektor ini masih tetap akan menyerap tenaga kerja yang paling besar. Pada akhir Repelita VII, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian masih akan sebesar 39 persen.
Masalah kemiskinan absolut yang sampai saat ini masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, diharapkan sebagian besar sudah dapat teratasi pada akhir Repelita VII. Di samping itu, kawasan terbelakang dan terpencil akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap keterbela kangan dan dapat turut maju sebagaimana kawasan lainnya yang telah lebih dahulu berkembang.

Untuk itu, perhatian lebih besar akan diberikan pada investasi selain prasarana juga sumber daya manusia bagi daerah-daerah tersebut.Salah satu tolok ukur keadilan adalah apabila kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai secara merata di daerah. Konsep keadilan ini sesungguhnya selaras dengan proses transformasi perekonomian itu sendiri, karena yang di uraikan tadi adalah
bukan hanya transformasi secara nasional tetapi sesungguhnya juga terjadi di daerah-daerah. Perlu dikemukakan di sini, bahwa dalam proses transformasi tidak berarti bahwa semua daerah menjadi daerah industri. Sektor pertanian, tetap memegang peranan yang penting sebagai penyangga kebutuhan bahan pangan pokok dan sekaligus mendukung perkembangan agroindustri. Juga jasa pariwisata, mempunyai arti penting dalam mendatangkan devisa.

Pada akhir Repelita VII pariwisata akan menghasilkan devisa US$15 miliar dan sudah akan menjadi penghasil devisa terbesar. D.1 Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

B. Pembangunan Nasional Era Reformasi

Setelah terjadi berbagai goncangan ditanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap saja.

Selain pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.

E. Tantangan Pembangunan Nasional dan Peluang ke Depan

Tantangan pembangunan nasional yaitu :
a. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan peningkatan kualitas infrastruktur. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas SDM terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dilihat dari status golongan, pendapatan, gender, maupun antar daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas SDM dapat teratasi.

b. Kemiskinan
Capaian laju pertumbuhan ekonomi 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang sejahtera. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun dalam lima tahun mendatang.Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik, serta membekali dan menyiapkan para pekerja untuk memasuki pasar kerja.

c. Bonus Kependudukan
Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan.

Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap perilaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

d. Indonesia Era Asia
Hal ini berhubungan dengan “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Jika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 benar-benar diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2015 masyarakat Indonesia tidak boleh menganggapnya remeh, karena realisasi pencapaian MEA nantinya, baik barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal akan lebih bebas keluar masuk diantara anggota ASEAN tanpa hambatan baik itu tarif maupun nontarif, selain itu setiap anggota ASEAN tanpa hambatan bisa ‘menjaring’ konsumen untuk produk-produknya dari negara-negara lain anggota ASEAN. Hal itu tentunya akan menjadi peluang emas bagi setiap negara yang sudah memiliki persiapan yang matang, akan tetapi di lain pihak bisa menjadi bumerang bagi negara-negara yang tidak atau kurang mempersiapkan diri.

Bayangkan saja jika produk dari negara-negara ASEAN lain menyerbu pasar Indonesia, karena produk lokal yang kalah saing dengan produk luar yang mungkin akan jauh lebih murah, seperti produk Cina yang marak di Indonesia, meskipun dari beberapa surve menyebutkan perekonomian Indonesia cenderung stabil, tapi kita patut waspada.

e. NKRI Tahun 2045 sebagai Negara Maju
Visi Indonesia di tahun 2045 merupakan sebuah apresiasi yang membanggakan dunia. Karena Indonesia sudah 100 tahun dijajah, tapi tidak lepas dari tantangan, peluang dan juga kekuatan negara Indonesia, untuk sampai ke tahap Indonesia emas di tahun 2045.

Tantangan yang akan dihadapi negara Indonesia untuk menuju di tahun 2045 adalah Asia semakin penting dalam perdagangan global. Indonesia terletak di kawasan Asia Timur dengan perdagangan yang sangat dinamik, untuk mengoptimalkan diplomasi perdagangan bilateral dan regional dalam mengakses ASEAN Economic Community pada tahun 2015 lebih kurang 2 tahun lagi. Komunitas Ekonomi ASEAN akan diimplementasikan tahun 2015.

Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik dan peran interkonektivitas mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar negeri.
Kondisi internal saat ini perlunya pemerataan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, masih terkonsentrasi pembangunan di pulai Jawa, biaya logistik Indonesia sangat tinggi, rata-rata 14,08% dari penjualan, dan peran armada pelayaran nasional rendah (Angkatan LN: Nasional 7,1%, asing 92,9% angkutan DN: nasional 79,4% dan Asing 20,6%).

Indonesia tengah mengalami proses Urbanisasi yang sangat pesat. 53% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Di tahun 2025 jumlah tersebut akan lebih dari 65%. Kawasan – kawasan perkotaan akan sangat membutuhkan pembangunan infrastuktur yang besar – besaran untuk bisa mendorong daya saing perekonomian nasional.

Peluang kita kepercayaan terhadap Indonesia meningkat di dunia internasional. ASEAN dan berbagai kerjasama bilateral yang sifatnya komprehensif. Berbagai institusi pemeringkatan internasional meningkatkan Indonesia’s Sovereignty Rating. UNCTAD (2009), menetapkan Indonesia sebagai 1-10 negara dengan daya tarik terbesar untuk FDI 2010 – 2011.

Berbagai lembaga riset termuka memperkirakan Indonesia akan menjadi Macan Ekonomi Dunia Baru. Worl Economic Forum menaikkan peringkat daya saing Indonesia untuk tahun 2010 – 2011 menjadi 44 dari peringkat 54 pada periode sebelumnya. The economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru, new emerging economy. Majalah politik Foreign Policy menyebutkan Indonesia akan menjadi superpower demokrasi dunia (World’s Democratic Superpower) dalam beberapa tahun ke depan.

Kekuatan kita dilihat Bonus Demografi ini harus dimanfaatkan secara maksimal di saat negara lain menghadapi situasi aging population. Sumberdaya melimpah untuk energi berbasis gas dan industri petrokimia. Angka ini tidak termasuk gas non-konvensional dari coal bed methane dan coal gassification. Dengan asumsi 40% layak dikembangkan 12 GW.

F. Masalah-Masalah dalam Pembangunan Nasional

kendala-kendala yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dalam pembangunan nasional adalah:
1. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat
dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia dan tingkat pendidikan. menurut HDR, indonesia menempati posisi ke 112 dari 175.
banyak penduduk yang miskin.
banyak terjadi kompleksitas dalam persebaran penduduk
2. menurunnya daya dorong perekonomian
kegiatan ekonomi belum sesuai harapan. akibatnya, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja. jadi, kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan juga meningkat.
3. menipisnya sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. hal ini terlihat dari banyaknya eksploitas sumber daya alam yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas.
4. tingginga kesenjangan antar daerah.
5. lemahnya supremasi hukum.

Prioritas pembangunan nasional:

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia(dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk), meningkatkan kesejahteraan rakyat, kehidupan beragama (kebebasan beribadah), ketahanan budaya (dengan mengembangkan kesenian dan mendorong apresiasi terhadap produk lokal), meningkatkan upaya kesehatan.
b. meningkatkan pembangunan ekonomi (melalui peningkatan sarana dan prasarana menciptakan lapangan kerja yang dapat memperbaiki iklim tenaga kerja) dan membangun landasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.

c. mendorong pembangunan daerah untuk mensejahterakan rakyat daerah.

Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional :

Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan Fiskal
Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Leave a comment

Latar Belakang dan Alasan Menggunakan ABK yaitu :

  • Kurangnya keterkaitan antara kebijakan
  • perencanaan
  • Penganggaran dan pelaksanaan
  • Pengaggaran selama ini menggunakan penganggaran pendekatan line item berdasarkan masukan (input) saja, sehingga kurang dapat diukur keterkaitan kebijakan sampai dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan
  • Aggaran Kinerja Mencerminkan

  • Maksud dan tujuan permintaan dana
  • Biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan
  • Data kuantitatif yang dapat mengukur perncapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program
  • Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisiensi, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit.
    Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

    Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku)
    Function followed by structure yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa suatu organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi.

    Kondisi yang diharapkan dari penganggaran berbasis kinerja:

  • Meningkatkan efektivitas alokasi penganggaran melalui perancangan program atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang ditetapkan.
  • Meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui penentuan satuan biaya keluaran.
  • Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas
  • Ruang Lingkup ABK yaitu :

  • Menentukan visi dan misi ( yang mencerminkan strategi organisasi,tujuan, sasaran dan target.)
  • Menentukan indikator kinerja
  • Evaluasi dan pengambilan keputusan terhdap pemilihan dan prioritas program.
  • Analisa standar biaya
  • Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh kiarna itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi).
    Indikator Kinerja meliputi :

  • Masukan (input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
  • Keluaran (output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.
  • Hasil (outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.
  • Manfaat (benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.
  • Dampak (impact) adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.
  • Tujuan dan Tanggung Jawab Audit

    1 Comment

    audit

    TUJUAN PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN

    Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material , posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlak umum di Indonesia.
    Berikut Langkah-langkah Mengembangkan Tujuan Audit :

    Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melaui laporan auditnya.

    TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

    Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi (asersi) pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar (adverse) atau opini wajar dengan pengecualian (qualified) atau menarik diri dengan kontak kerja.
    Peraturan Bapepam-LK meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau chief executive officer (CEO) dan manajer keuangan ( chief financial officer – CFO) perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam LK. Dalam menandatangani pernyataan tersebut, manajemen mengesahkan bahwa laporan keuangan sepenuhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, bahwa semua informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan benar, dan bahwa manajemen sepenuhnya bertanggung jawab atas pengendalian internal.

    TANGGUNG JAWAB AUDITOR

    Menurut PSA 1 (SA 110) revisi, menyatakan bahwa :
    “Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karna sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolute, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untukmerencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatakan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi”

    Paragraf ini membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan serta diskusi terkait dalam standar mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material memasukkan beberapa istilah dan kalimat penting.

    Salah Saji Material versus Tidak Material. Kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah atau memengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Akan menjadi sangat mahal (tidak mungkin) jika auditor harus bertanggung jawab dalam menemukan semua kesalahan maupun kecurangan yang sifatnya tidak material.

    Keyakinan Memadai. Standar audit mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Konsep “memadai namun bukan absolut” menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan.
    Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, untuk beberapa alasan berikut :
    1. Sebagian besar bahan bukti audit berasal dari pengujian sample populasi, misalnya untuk akun piutang dagang atau persediaan.
    2. Penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, di mana melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh kejadian di masa mendatang. Akibatnya, auditor harus mengandalkan bukti yang meyakinkan, namun tidak menjamin.
    3. Sering kali sangat sulit , atau bahkan tidak mungkin bagi auditor untuk mendeeksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, khususnya ketika terjadi kolusi di antara manajemen
    Argumen terbaik bagi auditor ketika kesalahan penyajian yang material tidak dapat ditemukan adalah dengan telah menjalankan audit sesuai dengan standar audit.

    Kesalahan versus Kecurangan. PSA 70 (SA 316) membedakan dua jenis salah saji yaitu, kesalahan (errors) dan kecurangan (fraud). Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji dalam saji yang disengaja.contoh kesalahan diantaranya lupa memperhitungkan harga bahan baku lama dalam menentukan biaya persediaan dengan metode lebih rendah antara biaya dan harga pasar.
    Untuk kecurangan, terdapat perbedaan antara penyalahgunaan aset, yang sering disebut juga sebagai kecurangan karyawan, dan kecurangan dalam pelaporan keuangan, yang sering disebut juga dengan kecurangan manajemen.

    Skeptisme profesional. PSA 04 (SA 230) mengharuskan pengauditan di desain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan.skeptisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit.

    Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kesalahan Saji Material
    Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan.

    Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Material
    Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Namun demikian, kesulitan dalam mendeteksi tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat untuk mendeteksi salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

    Kecurangan yang Diakibatkan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan dan Penyalahgunaan aset baik kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan, namun ada perbedaan penting diantara kedua kecurangan tersebut. Biasanya, namun tidak selalu, penggelapan aset dilakukan oleh karyawan dan bukan manajemen, dan jumlah yang dicuri sering kali tidak signifikan.
    Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Pertimbangkan situasi berikut.
    1. Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalahsajikan aset. Misalnya, kas yang ditagih dari konsumen telah dicuri sebelum dicatat sebagai penerimaan kas, dan akun piutang untuk konsumen tersebut tidak dikreditkan. Sehingga salah saji ini tidak dapat dideteksi.
    2. Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurangsajikan pendapatan atau melebihsajikan beban. Misalnya, kas yang diterima dari penjualan tunai telah dicuri dan transaksi tidak dicatat.
    3. Aset diambil, namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Laporan laba rugi dan catatan kaki yang terkait dengan jelas menggambakan adanya penyalahgunaan tersebut.

    Tanggung Jawab Auditor untuk Membongkar Tindakan Ilegal

    Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 (SA 317) sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan pelanggaran hukum perlindungan lingkungan.

    Tindakan Ilegal Berdampak Langsung. Tanggung jawab auditor yaitu setiap melakukan audit, auditor biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia yang mengindikasikan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Untuk melakukan evaluasi ini, audtor dapat melakukan diskusi dengan personel klien dan memeriksa laporan yang diterbitkan oleh kantor pajak setelah selesai memeriksa pajak penghasilan klien.

    Tindakan Ilegal Berdampak Tidak Langsung. Denda potensial yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontinjensi sejumlah denda yang mungkin harus dibayarkan. Contoh tindakan ilegal ini diantaranya pelanggaran peraturan insider trading, hukum hak sipil, dan peraturan keselamatan karyawan. Standar audit menyatakan bahwa auditor tidak memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan ilegal berdampak tidak langsung dapat dideteksi.

    Akumulasi Bukti Ketika Tidak Ada Alasan untuk Meyakini Adanya Tindakan ilegal Berdampak Tidak Langsung. Auditor juga harus menanyakan pada manajemen mengenai kebijakan yang mereka terapkan untuk mencegah tindakan ilegal dan apakah manajemen mengetahui adanya hukum dan peraturan yang mungkin telah dilanggar perusahaan. Selain itu auditor tidak diharuskan untuk mencari tindakan ilegal berdampak tidak langsung kecuali ada alasan yang memadai untuk meyakini bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran hukum.

    Akumulasi Bukti Ketika Ada Alasan Untuk Meyakini Adanya Tindakan Ilegal Berdampak Langsung atau Tidak Langsung yang Mungkin Timbul. Ketika auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan itu sebagai berikut :
    1. Auditor pertama kali harus menanyakan pada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai terlibat dalam tindakan ilegal yang potensial.
    2. Auditor harus berkonsultasi dengan penasehat hukum klien atau ahli lainnya memiliki pengetahuan mengenai potensial tindakan ilegal.
    3. Auditor harus mempertimbangkan untuk menambah akumulasi bahan bukti audit untuk menentukan apakah benar-benar terjadi tindakan ilegal.
    Tindakan Ketika Auditor Mengetahui Adanya Tindakan Ilegal.
    Tindakan pertama yang dilakukan ketika tindakan ilegal teridentifikasi adalah mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya. Dampak dari tindakan ilegal ini mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Auditor juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan ilegal tersebut terhadap hubungan KAP dengan manajemen. Auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jika dilakukan secara lisan, sifat komunikasi dan diskusi yang dilakukan harus didokumentasikan dalam arsip pengauditan. Jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi, atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut.

    SIKLUS LAPORAN KEUANGAN

    Terdapat beberapa cara dalam mengelompokkana audit. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memperlakukan setiap saldo akun dalam laporan keuangan sebagai kelompok yang terpisah. Pengelompokkan dengan menggunakan cara tersebut biasanya tidak efisien. Pengelompokkan semacam itu akan mengakibatkan audit yang terpisah atas akun-akun yang hubungannya sangat dekat, misalnya seperti persediaan dan beban pokok penjualan.

    Pendekatan Siklus Pengelompokkan Audit
    Sebua cara yang umum untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait era ke dalam suatu kelompok yang sama. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan siklus. Misalnya, penjualan, retur penjualan, penerimaan kas dan biaya piutang tak tertagih adalah keempat jenis transaksi yang menyebabkan saldo piutang dagang akan naik atau turun.
    Logika penggunaan pendekatan siklus ini adalah bahwa pendekatan ini menghubungkan bagaimana transaksi-transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar dan laporan keuangan.
    Pengauditan dilakukan dengan membagi laporan keuangan ke dalam kelompok yang lebih kecil. Memperlakukan setiap saldo akun dalam laporan keuangan sebagai kelompok yang terpisah tidak efisien dan berakibat audit yang terpisah atas akun-akun yang berhubungan sangat dekat.

    Hubungan antara Siklus

    METETAPKAN TUJUAN PENGAUDITAN

    Auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang memengaruhi saldo akhir suatu akun serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait.
    Tujuan audit terkait saldo artinya beberapa tujuan audit harus terpenuhi oleh masing-masing saldo akun. Tujuan audit terkait transaksi artinya beberapa tujuan audit harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan audit terkait penyajian artinya terdapat tujuan audit spesifik terkait penyajian dan pengungkapan akun piutang dagang dan wesel bayar.

    ASERSI MANAJEMEN
    Asersi manajemen adalah pernyatan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen secara langsung terkait dengan standar akuntansi (PABU), karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan.
    PSA 07 (SA 326) mengelompokkan asersi ke dalam tiga kategori, sebagai berikut :
    1. Asersi mengenai kelompok-kelompok transaksi dan kejadian-kejadian selama periode yang diaudit
    2. Asersi mengenai saldo akun di akhir periode pembukuan
    3. Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan.

    Asersi Mengenai Kelompok-Kelompok Transaksi dan Kejadian-Kejadian
    Manajemen membuat beberapa asersi mengenai transaksi, yaitu :

    Keterjadian (occurence). Asersi atas keterjadian menekankan apakah transaksi yang telah tercatat dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan benar-benar telah terjadi selama periode pembukuan.

    Kelengkapan (completeness). Asersi ini menekankan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap. Asersi kelengkapan menekankan pada kemungkinan hilangnya transaksi-transaksi yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan. Pelanggaran terhadap asersi kelengkapan terkait dengan kurang saji akun.

    Akurasi (accuracy). Asersi akurasi membahas apakah transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar. Menggunakan harga yang salah untuk mencatat transaksi pembelian dan kesalahan dalam perhitungan harga dikalikan dengan kuantitas merupakan contoh pelanggara akurasi.

    Klasifikasi (classification) asersi klasifikasi menekankan apakah transaksi telah dicatat dengan nama akun yang tepat.

    Pisah Batas (cut off). Asersi pisah batas membahas apakah transaksi telah dicatat pada periode pembukuan yang tepat.

    Asersi Mengenai Saldo Akun

    Keberadaan (existence). Aseri keberadaan terkait dengan apakah aset,liabilitas dan ekuitas yang dimasukkan dalam neraca memang benar-benar ada di tanggal neraca tersebut.

    Kelengkapan (completeness). Asersi kelengkapan terkait dengan apakah semua akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Tidak mencatat piutang dari pelanggan merupakan pelanggaran asersi kelengkapan.

    Penilaian dan Alokasi ( valuation and allocation). Asersi penilaian dan alokasi terkait dengan apakah aset, liabilita, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian yang menggambarkan nilai aset pada nilai realisasi bersihnya.

    Hak dan Kewajiban (Rights and obligations). Asersi ini menekankan pada apakah aset merupakan hak entitas tersebut dan apakah liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut pada suatu tanggal tertentu.

    Aset Mengenai Penyajian dan Pengungkapan
    Asersi ini, meliputi :

    Keterjadian dan Hak dan Kewajiban (occurence and Rights and obligation). Asersi ini membahas apakah kejadian-kejadian yang diungkapkan telah benar-benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas tersebut.

    Kelengkapan (completeness). Asersi ini terkait dengan apakah semua pengungkapan yang diharuskan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.

    Akurasi dan Penilaian (Accuracy and Valuation). Asersi akurasi dan penilaian dan alokasi terkait dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat.

    Klasifikasi dan Pemahaman (Classification and Understandability). Asersi ini terkait dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan-catatan kaki, dan apakah penjelasan saldo dan pengungkapan terkait dapat dipahami.Setiap kelompok transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan yang penting. Asersi yang relevan memiliki pengaruh yang berarti terhadap apakah akun-akun telah disajikan secara wajar dan digunakan untuk menilai resiko salah saji material serta didesain dan kinerja prosedur audit.

    TUJUAN AUDIT TERKAIT TRANSAKSI
    Tujuan audit terkait transaksi dimaksudkan untuk memberikan kerangka untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai yang diharuskan oleh standar ketiga pekerjaan lapangan dan untuk memutuskan bukti yang tepat untuk dikumpulkan bagi setiap kelompok transaksi, sesuai dengan kontrak kerja tersebut. Tujuan tersebut tetap sama dari setiap audit ke audit yang lain, namun bahan buktinya dapat bervariasi, tergantung dari kondisi yang ada.

    Tujuan Umum Audit Terkait Transaksi
    Keterjadian- Transaksi yang Dicatat Benar-benar Ada. Tujuan ini terkait dengan apakah transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi. Memasukkan penjualan dalam jurnal penjualan ketika tidak ada transaksi yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap tujuan keberadaan.

    Kelengkapan-Transaksi yang Ada Telah Dicatat. Tujuan ini terkait dengan semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal telah benar-benar dimasukkan. Tujuan ini merupakan penyeimbang dari asersi manajemen mengenai kelengkapan untuk kelompok-kelompok transaksi.

    Akurasi-Transaksi yang Dicatat Disajikan dalam Jumlah yang Benar. Tujuan terkait dengan akurasi informasi atas transaksi-transaksi dan merupakan salah satu bagian dari asersi manajemen untuk kelompok-kelompok transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini akan dilanggar jika kuantitas dari barang yang dikirimkan ternyata berbeda dengan kuantitas barang yang ditagih dalam faktur penjualan.

    Pemindahbukuan dan Pengikhtisaran- Transaksi yang Dicatat Telah Dimasukkan dalam Arsip Utama dengan Tepat dan Telah Diikhtisarkan dengan Benar. Tujuan ini terkait dengan akurasi pemindahan informasi dari transaksi yang dicatat di jurnal ke buku besar utama dan buku pembantu. Karena pemindahbukuan transaksi dari jurnal ke buku pembantu, buku bear, dan arsip utama lainnya biasanya dilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi terkomputerisasi, risiko acak atas kesalahan manusia dalam pemindahbukuan menjadi sangat minimal.

    Klasifikasi-Transaksi yang Dimasukkan dalam Jurnal Klien Telah Diklasifikasikan dengan Tepat. Tujuan ini terkait dengan apakah transaksi-transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat, dan merupakan penyeimbang dari asersi manajemen terhadap klasifikasi untuk kelompok-kelompok transaksi.

    Penetapan Waktu-Transaksi Dicatat pada Tanggal yang Benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan penyeimbang asersi pisah batas manajemen.

    Tujuan Khusus Audit Terkait Transaksi
    Setelah tujuan audit terkait transaksi ditentukan, tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan.

    Hubungan di Antara Asersi Manajemen dengan Tujuan Audit Terkait Transaksi.
    Asersi Manajemen Tentang Kelompok-Kelompok Transaksi dan Kejadian-Kejadian
    Tujuan Audit Umum Terkait Transaksi
    Tujuan Audit Khusus Terkait Transaksi Penjualan
    Keterjadian Keterjadian Penjualan yang dicatat adalah untuk pengiriman kepada konsumen yang bukan fiktif
    Kelengkapan Kelengkapan Transaksi penjualan yang ada telah dicatat
    Akurasi Akurasi Penjualan yang dicatat adalah untuk sejumlah barang yang dikirim dan telah dicatat dan ditagih dengan benar.
    Pemindahbukuan dan Pengikhtisaran Transaksi penjualan telah dimasukkan ke dalam arsip utama dengan benar dan telah di ikhtisarkan dengan benar.
    Klasifikasi Klasifikasi Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan benar.
    Pisah Batas Penetapan Waktu Transaksi penjualan dicatat pada tanggal yang benar.

    TUJUAN TERKAIT SALDO

    Tujuan audit ini juga mengikuti dari asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja untuk membantu auditor untuk mengumpulkan bahan bukti yang memadai terkait saldo akun. Tujuan audit terkait saldo ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus.
    Ada dua perbedaan antara tujuan audit terkait saldo dan terkait transaksi, yaitu :
    1. Dilihat dari istilahnya, tujuan terkait saldo diterapkan untuk saldo akun seperti piutang dagang atau persediaan dan bukan pada kelas-kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan.
    2. Ada delapan tujuan audit terkait saldo, dibandingkan dengan enam tujuan audit terkait transaksi.

    Ketika menggunakan tujuan audit terkait saldo terhadap audit saldo akun, auditor mengumpulkan bahan bukti untuk menguji rincian yang mendukung saldo akun, daripada menguji saldo akun itu sendiri.

    Tujuan Umum Audit Terkait Saldo

    Delapan tujuan umum audit terkait saldo mengacu pada daftar yang disediakan klien atau data elektronik. Berikut merupakan tujuan umum audit terkait saldo .

    Keberadaan-Jumlah yang Dicatat Memang Benar-Benar Ada. Tujuan ini terkait dengan apakah jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang semestinya dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut. Tujuan ini merupakan pelengkap dari asersi manajemen terhadap keberadaan untuk saldo akun.

    Kelengkapan-Jumlah yang Ada Telah Dicatat. Tujuan ini terkait dengan apakah semua jumlah yang semestinya dimasukkan, sudah benar-benar dimasukkan. Tujuan ini merupakan pelengkap dari asersi manajemen terhadap kelengkapan untuk saldo akun.

    Akurasi-Jumlah yang Dimasukkan Dinyatakan dalam Jumlah yang Benar. Tujuan akurasi mengacu pada jumlah yang dimasukkan pada perhitungan matematis yang benar. Akurasi adalah salah satu bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

    Klasifikasi-Jumlah yang Dimasukkan pada Daftar Milik Klien Telah Diklasifikasikan dengan Benar. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah yang dimasukkan pada daftar milik klien dimasukkan dengan benar ke dalam akun buku besar. Klasifikasi juga bagian dari asersi penilaian dan alokasi klasifikasi tujuan audit terkait saldo terkait era dengan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan, tapi berhubungan dengan bagaimana saldo-saldo diklasifikasikan di dalam buku besar sehingga mereka bisa disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan.

    Pisah Batas-Transaksi Mendekati Tanggal Neraca Dicatat dalam Periode yang Benar. Untuk menguji pisah batas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi dicatat dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang benar. Uji pisah batas dapat dianggap sebagai bagian dari pengujian akun-akun neraca atau transaksi terkait lainnya, namun untuk tujuan kemudahan, auditor biasanya melakukan hal itu sebagai bagian dari pengauditan atas akun-akun neraca. Tujuan penetapan waktu untuk transaksi terkait dengan waktu yang tepat dalam pencatatan transaksi di sepanjang tahun, sedangkan tujuan pisah batas untuk tujuan audit terkait saldo hanya berhubungan dengan transaksi-transaksi yang mendekati akhir tahun.

    Keterikatan Perincian Saldo Akun Sesuai dengan Jumlah di Arsip Utama yang Tekait, Sesuai dengan Jumlah Total Saldo Akun dan Sesuai dengan Jumlah Total di Buku Besar. Tujuan keterikatan rincian menekankan bahwa rincian dalam daftar telah disusun secara akurat, dijumlahkan dengan benar, dan sama dengan buku besar. Keterikatan rincian adalah juga bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

    Nilai Terealisasi-Aset Dicatat pada Estimasi Jumlah yang Dapat Terealisasi. Tujuan ini menekankan apakah saldo akun sudah dikurangi dengan penurunan biaya historis ke nilai terealisasi bersih. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun-akun aset dan juga menjadi bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

    Hak dan Kewajiban. Selain eksistensi, kebanyakan aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Demikian pula, liabilitas harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu dihubungkan dengan aset dan kewajiban dengan liabilitas. Tujuan ini adalah pelengkap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun.

    Tujuan Khusus Audit Terkait Saldo

    Sekurangnya satu tujuan khusus audit terkait saldo dimasukkan ke dalam setiap tujuan umum audit terkait saldo, kecuali jika auditor yakin bahwa tujuan umum audit terkait saldo tidak relevan atau tidak penting untuk saldo akun yang sedang dinilai. Ada lebih dari satu tujuan khusus terkait saldo untuk sebuah tujuan umum audit terkait saldo.

    Hubungan Antara Asersi Manajemen dengan Tujuan Audit Terkait Saldo.

    Penilaian dan asersi lokal memiliki tujuan ganda karena masalah kompleksitas dari penilaian dan kebutuhan untuk menyediakan paduan tambahan untuk menguji penilaian bagi auditor.

    TUJUAN AUDIT TERKAIT PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

    Berikut merupakan tabel Asersi Manajemen dan Tujuan Audit yang Terkait yang Diterapkan untuk Persediaan

    Asersi Manajemen Saldo-Saldo Akun
    Tujuan Umum Audit Terkait Saldo Tujuan Khusus Audit Terkait Saldo yang Diterapkan untuk Persediaan
    Keberadaan Keberadaan Semua persediaan yang dicatat ada pada tanggal neraca
    Kelengkapan Kelengkapan Semua persediaan yang ada sudah dihitung dan dimasukkan dalam ringkasan persediaan.
    Penilaian dan Alokasi Akurasi Jumlah persediaan pada catatan perpetual milik klien sama dengan persediaan yang ada di gudang. Harga yang dipakai untuk menilai persediaan adalah benar.
    Klasifikasi Persediaan telah diklasifikasikan dengan benar sebagai bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.
    Hak dan Kewajiban Pisah Batas

    Keterikatan Rincian

    Nilai Terealisasikan

    Hak dan Kewajiban Pisah batas pembelian di akhir tahun sudah benar.
    Pisah batas penjualan pisah batas di akhir tahun sudah benar.

    Total persediaan sama dengan jumlah total persediaan di buku besar.
    Nilai persediaan sudah diturunkan ketika terjadi penurunan atas nilai realisasi bersih.
    Perusahaan memiliki hak atas seluruh persediaan yang ada dalam daftar.
    Persediaan tidak dijadikan sebagai jaminan.

    BAGAIMANA MEMENUHI TUJUAN-TUJUAN AUDIT

    Hak dan kewajiban adalah sat-satunya asersi terkait saldo tanpa kesamaan dengan asersi terkait transaksi. Penyajian dan tujuan audit terkait pengungkapan terkait era dengan tujuan audit terkait saldo. Auditor harus menentukan tujuan-tujuan audit yang tepat dan bahan bukti yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut setiap kali melakukan pengauditan. Untuk melakukan ini, auditor menjalankan sebuah proses audit, yang mana merupakan sebuah metodologi yang sangat jelas untuk pengorganisasian sebuah audit untuk meyakinkan bahwa`bukti yang dikumpulkan memadai dan tepat serta semua tujuan audit yang diperlukan telah dinyatakan dengan jelas dan terpenuhi. Dalam US PCAOB Auditing Standard 2 menyatakan agar pengauditan atas efektivitas pengendalian internal diintegrasikan dengan audit atas laporan keuangan.

    Merencanakan dan Merancang Sebuah Pendekatan Audit (Fase I)

    Untuk setiap pengauditan, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti untuk mencapai tujuan audit keseluruhan dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan.
    Asersi Manajemen dan Tujuan Audit Penyajian dan Pengungkapan Diterapkan untuk Wesel Bayar

    Asersi Manajemen Tentang Penyajian dan Pengungkapan Tujuan Umum Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan Tujuan Khusus Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan yang Diterapkan pada Wesel Bayar.
    Keterjadian dan Hak dan Kewajiban Keterjadian dan Hak dan Kewajiban Wesel bayar sebagaimana dijelaskan dalam catatan kaki benar-benar ada dan merupakan kewajiban perusahaan.
    Kelengkapan Kelengkapan Semua pengungkapan yang diharuskan terkait dengan wesel bayar telah dimasukkan dalam catatan kaki laporan keuangan.
    Penilaian dan Alokasi Penilaian dan Alokasi Catatan kaki pengungkapan terkait wesel bayar adalah akurat.
    Klasifikasi dan Pemahaman Klasifikasi dan Pemahaman Wesel bayar diklasifikasikan dengan benar ke dalam kewajiban jangka pendek dan panjang dan pengungkapan laporan keuangan terkait dengan wesel bayar tersebut dapat dipahami.

    Ada dua pertimbangan penting yang memengaruhi pendekatan yang dipilih auditor, yaitu :
    1. Bukti memadai dalam jumlah yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab profesional dari auditor.
    2. Biaya pengumpulan bahan bukti sebaiknya dapat diminimalisasi.
    Perhatian terhadap bahan bukti yang tepat dan memadai serta pengendalian biaya membutuhkan adanya rencana kontrak kerja. Rencana itu haruslah menghasilkan sebuah pendekatan audit yang efektif dan biaya yang masuk akal.
    Mendapatkan Pemahaman atas Entitas Klien dan Lingkungannya. Untuk menilai resiko salah saji dalam laporan keuangan secara memadai dan untuk menginterpretasikan informasi yang didapat selama melaksanakan audit,auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan terkait, termasuk pengetahuan terhadap strategi dan proses.
    Empat Fase Pengauditan Laporan Keuangan

    Memahami Pengendalian Internal dan Menilai Risiko Pengendalian. Risiko salah saji dalam laporan keuangan dapat dikurangi jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif terhadap operasi komputer dan proses transaksi. Ketika auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitasnya, proses ini dinamakan penilaian resiko pengendalian. Jika pengendalian internal dinilai efektif, penilaian resiko pengendalian yang direncanakan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan dapat berkurang signifikan dibandingkan ketika pengendalian internal tidak memadai.
    Menilai Resiko Salah Saji Material. Auditor menggunakan pemahaman atas industri dan strategi bisnis klien serta efektivitas atas pengendalian internal, untuk menguji resiko salah saji dalam laporan keuangan. Pengujian ini akan berdampak pada rencana audit serta jenis, waktu, dan keluasan prosedur audit.

    Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif Transaksi ( Fase II )
    Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit akurasi terkait transaksi penjualan. Auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan menguji sampel dari salinan faktur penjualan untuk dari petugas yang pertama untuk menandai bahwa harga penjualan per unit itu sudah diverifikasi.
    Auditor juga harus mengevaluasi catatan-catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi, proses ini disebut tes subtantif terhadap transaksi. Contohnya, auditor dapat membandingkan harga per unit yang ada pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga resmi sebagai bentuj pengujian terhadap tujuan akurasi untuk transaksi penjualan. Demi mencapai efisiensi, auditor sering kali melakukan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada waktu yang sama.

    Melakukan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Rincian Saldo (Fase III)
    Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nilai nominal saldo akun di laporan keuangan.
    Pengujian terinci atas saldo akhir merupakan hal-hal yang penting dilakukan dalam pengauditan karena hampir semua bahan bukti didapatkan dari narasumber klien yang independen sehingga bahan bukti ini dianggap memiliki kualitas yang tinggi.

    Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit (Fase IV)
    Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sangat subjektif karena sangat bergantung pada penilaian profesional auditor.

    Semoga Bermanfaat🙂 GBU

    Pajak PPN dan PPnBM

    Leave a comment

    value added tax

    Pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  

    Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan , menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

    Keuntungan Sistem Pajak Pertambahan Nilai

    Dibandingkan dengan sistem pajak peredaran maupun pajak penjualan yang bersifat kumulatif, sistem PPN tentunya memiliki keuntungan-keuntungan yang dapat disebutkan sebagai berikut :

    1. Tidak ada unsur pajak berganda

    Dalam sistem PPN tidak ada unsur pajak berganda karena kredit pajak sepenuhnya diberikan tidak hanya terhadap pajak yang telah dipungut atas bahan mentah atau barang setengah jadi, tetapi juga terhadap pajak yang telah dibayar atas perolehan barang-barang modal.

    1. Netral dalam persaingan dalam negeri

    Jumlah pajak yang dibayar akan sama besar dengan adanya proses pembuatan barang yang dilakukan oleh satu perusahaan atau oleh beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam suatu jalur produksi. Hal ini tentunya akan menjamin sifat netral pemungutan pajak dalam negeri, karena perusahaan kecil dan menengah dapat bersaing dalam kondisi yang sama dengan perusahaan – perusahaan besar yang mempunyai sifat produksi terpadu secara vertikal.

    1. Netral dalam perdagangan internasional

    Perdagangan internasional sangat penting karena :

    –          Dalam hal ekspor : diberikan pengembalian beban pajak yang melekat pada waktu perolehan harga barang yang diekspor.

    –          Dalam hal impor : jumlah pajak yang dipungut sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas barang yang diproduksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama, karena itu menciptakan persaingan yang sehat untuk keuntungan konsumen.

    1. Netral bagi pola konsumsi

    Dalam sistem PPN yang mempunyai satu tarif untuk seluruh barang konsumsi (kecuali bahan makanan yang belum diolah yang dibebaskan dari pengenaan pajak) tidak akan memberikan pengaruh kepada pola konsumsi atas pembelanjaan barang hasil proses produksi.

    1. Menghindarkan penyelundupan pajak

    PPN denga tarif tunggal 10% bagi pengusaha tentu sangat mudah melaksanakannya dan bagi Direktorat Jenderal Pajak juga mempermudah dalam hal pengawasan dan pemeriksaan apalagi setelah dipergunakannya komputer di lingkungan Ditjen Pajak, bahkan dengan cara uji silang ( cross check) akan mudah melacak setiap bentum penyelundupan pajak dan lebih siap dan  cepat mengambil tindakan terhadap para penyelundup pajak.

    Karakteristik PPN

    Dari uraian butir 1 dan 2 yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui adanya beberapa karakteristik PPN yang berlaku di Indonesia yaitu :

    1. Pajak merupakan pajak tidak langsung

    Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda. Secara ekonomi beban pajaknya dialihkan ke pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

    1. PPN merupakan pajak objektif

    Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan tatbestand, yaitu suatu keadaan , peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak.

    1. PPN merupakan multi stage tax

    Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat pabrikan sampai pedagang besar dan pedagang eceran dikenakan PPN.

    1. Pemungutan menggunakan faktur pajak

    Berdasarkan faktur pajak ini, akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam sutu masa pajak yang wajib disetor ke kas negara. Sedangkan pihak pembeli atau penerima jasa atau importir, faktur pajak yang diterima merupakan bukt pembayaran pajak.

    1. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri.

    Setiap orang yang akan melakukan pengeluaran untuk konsumsi di dalam negeri, akan dikenakan PPN, karena tujuan akhir PPN adalah penyerahan pajak atas konsumsi di dalam negeri ( tax on consumption expenditure )

    Objek Pajak PPN

    Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

    a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. (UU No 11 Tahun 1994)
    b. impor Barang Kena Pajak. (UU No 11Tahun 1994)
    c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabeanyang dilakukan oleh Pengusaha. (UU No 18 Tahun 2000)
    d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujuddari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (UU No 11 Tahun 1994)
    e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau (UU No 11 Tahun 1994)
    f. ekspor Barang Kena Pajak oleh PengusahaKena Pajak. (UU No 18 Tahun 2000)

     

    Empat prinsip objek terkena PPN atau tidak terkena PPN yaitu :

    1. Yang diserahkan adalah barang kena pajak / jasa kena pajak
    2. Tindakan penyerahannya merupakan penyerahan kena pajak
    3. Penyerahan di lakukan di daerah Pabean
    4. Penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak ( penyerahannya dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau perusahaan sehari-hari pengusaha yang bersangkutan )

    Objek PPnBM

    PPnBM terutang hanya pada dua peristiwa yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh Pabrikan.

    BKP yang tergolong mewah berarti :

    a.       barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

    b.      barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

    c.       pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi; atau

    d.      barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

    e.      apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

     

    Prinsip PPnBM

    v Pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada waktu impor BKP yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh Pabrikan.

    v Tidak mengenal istilah Pajak Masukan, karena itu PPnBM yang  telah dibayar  tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang.

    v PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya dapat dibebankan atau disusutkan langsung.

     

    Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Daerah Pabean

    Sesuai UU PPN Pajak Pertambahan Nilai dikenakan juga terhadap pemanfaatan  BKP tidak berwujud dan / atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

     

    Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah:

    • Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean.
    • kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean.
    • Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

    Sedangkan, yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah:

    • Jasa Kena Pajak tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah.
    • Pemberian Jasa Kena Pajak dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Daerah Pabean sepanjang kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Apabila menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri, maka pemberian Jasa Kena Pajak tersebut termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
    • Kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean.
    • Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

    Penghitungan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah;

    • 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk PPN;
    • 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah termasuk PPN;
    • Dalam hal tidak ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan atau ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk PPN, maka PPN yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

    Saat terutangnya PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut. Saat dimulainya pemanfaatan adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-­peristiwa di bawah ini:

    • saat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
    • saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
    • saat harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
    • saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.
    • apabila tidak diketahui, maka saat terutangnya PPN adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    Kegiatan Membangun Sendiri

    Ada dua pertimbangan mengapa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dikenakan PPN yaitu :

    1. sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN
    2. untuk memberikan perlakuan yang sama untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari pengusaha Real Estate atau yang menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri.

     

    Suatu kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

    1. bila dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain
    2. yang dibangujn adalah bangunan untuk tempat tinggal atau tempat usaha
    3. luas bangunan 400 M2 atau lebih
    4. bangunan bersifat permanen artinya konstruksi utamanya terdiri dari beton dan/ atau kayu dan/atau baja dan /atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari25 tahun
    5. khusus untuk bangunan di atas dalam lingkungan real estate, hanya yang tanahnya diperoleh sebelum 1 Januari 1995

    Subjek Pajak PPN

    Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

    Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

    Pengusaha kecil menurut UU PPN 1994 digolongkan sebagai bukan pengusaha kena pajak. Konsekuensinya adalah apabila pengusaha kecil tersebut memilih menjadi pengusaha kena pajak, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti pengusaha kena pajak pada umumnya.

    Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, telah ditetapkan batasan yang termasuk dalam kelompok pengusaha kecil yaitu sebagai berikut :

    (1) Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

     

    a. Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah); atau

     

    b. Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah).

     

    (2) Dalam hal Pengusaha melakukan penyerahan baik Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

     

    a. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto; atau

     

    b. Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) jika peredaran Jasa Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto.

    Pedagang Besar

    Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 ditegasian bahwa yang dimaksud denga  pedagang besar adalah :

    1. pengusaha dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak mana pun kecuali yang semata-mata melakukan penyerahan sebagai pedagang eceran .

    yang digolongkan sebagai pedagang eceran adalah apabila pedagang eceran dimaksud :

    1. tidak bertindak sebagai penyalur Barang Kena Pajak kepada pengusaha lainnya.
    2. Menyerahkan barang kena pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, mobil keliling, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen atau dari rumah ke rumah.
    3. Menyediakan barang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran.
    4. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang¸yang pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut secara langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

     

    Pedagang Eceran Besar

     

    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 1991, yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Besat adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya di bidang perdagangan memiliki :

    1. Jumlah Peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak dan bukan Barang Kena Pajak dalam satu tahun pajak atu bagian tahun pajak mencapai jumlah Rp. 1 Milyar atau lebih.
    2. Jumlah peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau bukan Barang Kena Pajak dalam tahun 1991 mencapai jumlah Rp 1 Milyar atau lebih.

     

    Hubungan Istimewa

     

    Dalam Undang-Undang PPN tahun 1994 disebutkan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi karena adanya ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan/penyertaan , atau karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

     

    Dengan demian hubungan istimewa dianggapa apabila :

    1. Terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih baik secara langsung ataupun tidak langsung.
    2. Satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama.
    3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

    Saat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

    Saat terutangnya PPN dapat diketahui dari 3 keadaan atau peristiwa yang terjadi, yaitu :

    1. Saat Penyerahan

     

    Pada prinsipnya dalam pemungutan PPN menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

     

    1. Saat Pembayaran

     

    Apabila pembayaran dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan , maka terutangnya pajak dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka tersebut.

     

    1. Saat Pemanfaatan

     

    Apabila orang atau badan memanfaatkn barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka pajak terutang terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam daerah pabean.

     

    Untuk memudahkan memahami saat terutangnya pajak, berikut ini dikelompokkan saat terutangnya pajak menurut objek PPN, sebagai berikut :

     

    1. Untuk Barang Kena Pajak berwujud berupa barang bergerak.
      1. Saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli
      2. Saat barang diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga atas nama pembeli
      3. Saat barang diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

     

    1. Untuk Barang Kena Pajak berwujud berupa barang tidak bergerak.
      1. Saat penyerahan hak untuk atau menguasai atau menggunakan Barang Kena Pajak secara yuridis;
      2. Saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak secara nyata.

     

    1. Untuk Barang Kena Pajak tidak berwujud.
      1. Saat harga penyerahan dinyatakan sebagai piutang
      2. Saat penagihan
      3. Saat pembayarn diterima sebagian atau seluruhnya
      4. Saat kontrak ditandatangani

     

    1. Untuk Jasa Kena Pajak.\
      1. Jasa pemborong bangunan atau barang tak bergerak lainnya, yaitu saat penyarahan Jasa Kena Pajak, tahap-tahap ( termin) pembayaran diperlakukan sebagai pembayaran pendahuluan.
      2. Jasa kena pajak lainnya, terutang pada saat

    –          Tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai baik sebagian maupun seluruhnya ; atau

    –          Dilakukan penagihan pembayaranatau penggantian; atau

    –          Pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

     

    1. Untuk Impor Barang Kena Pajak

    Terutang pajak pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia.

    1. Untuk Ekspor Barang Kena Pajak

    Terutang pada saat barang dikeluarkan dari daerah pabean

    1. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

    Tempat Pajak Terutang

    Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-undang PPN 1994 ditetapkan tempat pajak terutang, yaitu sebagai berikut :

    1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan; atau
    2. Tempat kegiatan usaha dilakukan ; atau
    3. Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
    4. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor;
    5. Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai wajib pajak dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
    6. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak

    Dasar Pengenaan Pajak PPN

    Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

     

    • Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
    • Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UndangUndang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
    • Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
    • Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
    • Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

    Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 292/KMK.04/1994 tanggal 18 April 1996, telah ditetapkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk beberapa penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, yaitu :

    1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
    2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
    3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
    4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
    5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
    6. untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
    7. untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
    8. untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
    9. untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang;
    10. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
    11. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

     

    Dasar Pengenaan Pajak Khusus
    1. DPP Real Estate

    Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan tanah dan atau bangunan adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

    Sehingga DPP atas tanah matang atau bangunan berikut tanah matangnya yang diserahkan oleh perusahaan real estate adalah sama dengan harga jual.

    2. DPP Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan

    Sesuai dengan SE-14/PJ.53/2002 mulai tanggal 3 Juni 2003, DPP Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Definisi penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

    3. DPP Membangun Sendiri di luar kegiatan usaha atau pekerjaan

    Dasar Pengenaan Pajaknya adalah sebesar 40% dari seluruh pengeluaran pada bulan yang bersangkutan (termasuk PPN). Sehingga PPN yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri dihitung dengan mengalikan 10% x 40% x jumlah seluruh pengeluaran dalam satu bulan sesuai dengan KMK-554/KMK.04/2000 Jo KMK-320/KMK.03/2002 PMK-39/KMK.03/2010.

    Pengertian Faktur Pajak

    Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakanoleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Jenis Faktur Pajak

    Tiga jenis faktur pajak yang ditentukan oleh UU PPN 1994 , yaitu :

    1. Faktur Pajak Standar

    Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meliputi :

    –          nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;

    –          nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;

    –          jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

    –          PPN yang dipungut;

    –          PPn BM yang dipungut;

    –          kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

    –          nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Paja

     

    Faktur Pajak Sederhana

    Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan Barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa yang tidak menunjukkan identitas dengan lengkap.

    Faktur pajak sederhana sekurang-kurangnya harus memuat :

    1. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
    2. Jenis dan kuantitas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
    3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah
    4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

    Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana, dalam hal PKP melakukan :

    1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir
    2. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang diketahui identitasnya secara lengkap

    Faktur Pajak Gabungan

    Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

    Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena pajak dan atau Jasa Kena Pajak

    Saat Pembuatan Faktur Pajak

    Pengisian Faktur Pajak

    Hal yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir Faktur pajak Standar :

    1. Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, benar, baik secara formal maupun materiil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP.
    2. Tidak diperkenankan terdapat coretan, kecuali yang diperkenankan yaitu dengan tanda asterisk (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan cairan penghapus (misalnya Tip-ex)
    3. Kemungkinan jumlah BKP dan atau JKP yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu Faktur Pajak, maka dapat dilakukan dengan :
    • Memecah-mecahnya menjadi lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    • Dibuat satu Faktur Pajak saja, asalkan menunjukkan nomor dan tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lamopiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
    1. Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti. Faktur Pajak yang salah sebagai lampiran pada saat Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap Kode Nomor Seri, dan Tanggal Faktur Pajak yang diganti.
    2. Bila Faktur Pajak hilang, maka PKP yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak Pengganti kepada KPP Penjual/Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP penjual dan pembeli dikukuhkan.

    Larangan Membuat Faktur Pajak

    Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

    Sanksi Berkenaan Dengan Faktur Pajak

    PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

    Tarif Pajak Dan Cara Menghitung PPN/PPnBM

    1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
    2. Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
      Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.
    3. Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

     

    Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

    PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

    1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
    2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

    Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

    Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM

    1. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
    2. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
    3. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
    4. perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

    Pengertian BKP Mewah

    1. bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
    2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
    3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
    4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
    5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

    Pengertian Menghasilkan

    PPnBM dikenakan pada saat Pengusaha yang menghasilan BKP Mewah menyerahkan kepada fihak lain. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ;

    1. merakit : menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;
    2. memasak : mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;
    3. mencampur : mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
    4. mengemas : menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;
    5. membotolkan : memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

    Tarif, Kelompok dan Jenis BKP Mewah

    Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang PPN, ditentukan :

    1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
    2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
    3. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
    4. Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

    Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelompokan BKP yang tergolong mewah ini adalah PP Nomor 145 Tahun 2000 yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan PP Nomor 60Tahun 2001, PP Nomor 7 Tahun 2002, PP Nomor 6 Tahun 2003, PP Nomor 43 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2004, PP Nomor 41 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2006.

    Adapun Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur jenis barang yang dikenakan PPnBM adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000, 381/KMK.03/2001, 141/KMK.03/2002, 39/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004.

    PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Sangat Mewah

    Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 membuat suatu tambahan objek pemotongan PPh Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) huruf c memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
    Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa barang yang tergolong sangat mewah tersebut bisa dilihat dari barangnya maupun harganya. Contoh barang-barang yang tergolong sangat mewah ini misalnya kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.
    Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Penjelasan di bawah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

    Pemungut Pajak
    Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini adalah Wajib Pajak Baadan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

    Barang Sangat Mewah
    Barang-barang yang tergolong sangat mewah yang transaski penjualannya menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 ini adalah :

    1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,-
    2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,-
    3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunannya lebih dari 500 m2.
    4. Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunannya lebih dari 400 m2.
    5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

    Tarif dan Sifat Pemungutan
    Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Tarif 100% lebih tinggi dikenakan jika pembeli tidak memiliki NPWP.
    Sifat pengenaan PPh Pasal 22 ini tidak final. Hal ini berarti bahwa si pembeli bisa mengkreditkan PPh Pasal 22 ini dalam SPT PPh Tahunannya

    Dasar Pengenaan PPnBM

    Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, Pengusaha Kena Pajak pabrikan wajib untuk memungut Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang, selain PPN tentunya. Begitu juga, apabila orang pribadi atau badan melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, maka atas impor tersebut terutang juga PPnBM.

    Besarnya PPnBM yang terutang dalam dua kondisi di atas adalah sebesar tarif PPnBM dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPN 1984, tarif PPnBM bervariasi tergantung kelompok dan jenis BKP yang tergolong mewah. Tarif terendah adalah 10% dan tertinggi dapat mencapai 200%.

    Bagaimana dengan DPP untuk PPnBM? Pada dasarnya DPP untuk pemungutan PPnBM adalah sama dengan DPP untuk PPN, yaitu Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain tergantung pada objeknya.[1]

    Namun demikian, terdapat beberapa hal yang ditegaskan dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 terkait khusus dengan Dasar Pengenaan Pajak berkaitan dengan PPnBM yang memang disebabkan karena perbedaan sifat antara PPN dan PPnBM.

    1. PKP Pabrikan Yang Menggunakan BKP Mewah Sebagai Input

    Apabila PKP Pabrikan yang memproduksi BKP yang tergolong mewah ternyata dalam bahan baku atau bahan pembantunya menggunakan BKP yang tergolong mewah juga, maka termasuk dalam Harga Jual adalah PPnBM yang telah dibayar atas bahan baku atau bahan pembantu (input) yang tergolong BKP mewah tersebut.[2]

    Contoh 1:[3]

    PT A merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PT A juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut PT A telah membayar PPnBM sebesar Rp350.000,00.

    Apabila harga produksi mobil sebesar Rp110.000.000,00 dan keuntungan yang diinginkan PT A sebesar Rp40.000.000,00 maka Harga Jual mobil tersebut sebesar Rp150.350.000,00. Dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak atas mobil tersebut adalah sebesar Rp150.350.000,00. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP  yang tergolong mewah tersebut adalah PPN =10% X Rp150.350.000,00 = Rp15.035.000,00 serta PPnBM= 20% X Rp150.350.000,00 = Rp30.070.000,00 (misal tarif PPnBM adalah 20%).

    1. PKP Pabrikan Menyerahkan BKP Tergolong Mewah

    DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan,  atau atas impor BKP yang tergolong mewah, adalah tidak termasuk PPN dan PPnBM  yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut.[4]

    Contoh 2:[5]

    PT X yang menghasilkan BKP  yang tergolong mewah menjual BKP tersebut kepada PT A dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00. Atas penjualan tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPnBM sebesar 20%. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00, tidak termasuk PPN (sebesar 10%) dan PPnBM (sebesar 20%) yang dikenakan atas penyerahan BKP tersebut. Dengan demikian jumlah yang dibayar oleh PT A adalah sebagai berikut:

    DPP = Rp100.000.000,00

    PPN = 10% x Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00

    PPnBM=20% x Rp100.000.000,00 = Rp 20.000.000,00

    1. Penyerahan BKP Mewah Selain Oleh Pabrikan dan Importir

    DPP  atas penyerahan BKP  yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP selain:

    • PKP Pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, dan
    • PKP yang melakukan impor BKP yang tergolong mewah

    adalah termasuk PPnBM  yang dikenakan atas perolehan atau atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut.

    Contoh 3:

    Kelanjutan dari contoh 2 di atas, PT A menjual BKP tersebut kepada PT B dengan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp15.000.000,00. DPP atas penjualan tersebut termasuk PPnBM yang dibayar atas perolehan BKP tersebut. Dengan demikian, jumlah yang dibayar oleh PT B adalah sebagai berikut:

    Harga beli PT A = Rp 100.000.000,00
    PPnBM  yang telah dibayar = Rp   20.000.000,00
    Keuntungan yang diharapkan = Rp   15.000.000,00  +
    Dasar Pengenaan Pajak = Rp 135.000.000,00
    PPN  10% x Rp135.000.000,00 = Rp   13.500.000,00  +
    Jumlah yang dibayar oleh PT B = Rp 148.500.000,00

     

     


    [1] Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2012

    [2] Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012

    [3] Penjelasan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012

    [4] Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012

    [5] Penjelasan Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012

    [6] Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2012

    [7] Penjelasan Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2012

    ........MTAX

    Mind Mapping tentang “Hubungan Nilai, Sikap, dan Kepuasan Kerja

    Leave a comment

    Click Here to see the Mind Mapping…Thank You🙂

    Mind Mapping “Nilai, Sikap dan Kepuasan Kerja”

    Konsep Dasar Motivasi

    1 Comment

    Konsep Dasar Motivasi

    Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan.
    Dalam konsep dasar motivasi terdapat teori-teori motivasi diantaranya Teori Kebutuhan.

    Hierarki Teori Kebutuhan

    Teori Hirarki Kebutuhan Dari A.H Maslow
    Hierarki Kebutuhan adalah Hierarki lima kebutuhan- Fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri- yang ada ketika setiap kebutuhan pada dasarnya telah dipenuhi, kebutuhan yang berikutnya menjadi dominan.

    Secara umum teori hierarki kebutuhan yang dipaparkan oleh A.H. Maslow membahas mengenai motivasi yang didasarkan oleh tingkatan kebutuhan manusia. Motivasi kerja didasarkan oleh 5 macam kebutuhan yaitu mulai dari yang paling dasar (primer) sampai yang paling tinggi derajatnya. Dalam teorema hirarki diakui bahwa terpenuhinya kebutuhan harus didasarkan pada urutan tingkatan yang ada dari dasar hingga tingkatan yang paling tinggi, jadi ketika tingkatan kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi maka untuk tingkatan kebutuhan diatasnya hal itu tidak dapat secara langsung dipenuhi. Lima tingkatan kebutuhan berdasarkan teorema hierarki A.H Maslow dapat dijabarkan sebagai berikut:
    1. Tingkatan kebutuhan dasar/ jasmaniah/faali, contoh: gaji
    2. Tingkatan kebutuhan akan rasa aman : pengangkatan sebagai pegawai tetap, tunjangan, pensiun, dan sebagainya.
    3. Tingkatan kebutuhan untuk memiliki dan mencintai: ingin terlibat dalam kegiatan kelompok formal dan informal (sosial).
    4. Tingkatan kebutuhan akan harga diri : gelar, jabatan, promosi.
    5. Tingkatan kebutuhan untuk aktualisasi diri: ingin merealisasikan gagasan-gagasan dan kreasi-kreasi sendiri.

    Teori Dua Faktor Dari Hezberg
    Motivasi kerja ditentukan oleh faktor-faktor yang menghambat dan mendorong motivasi kerja sebagai berikut:
    a. Faktor-faktor yang menghambat motivasi kerja disebut sebagai faktor higienik misalnya masalah gaji, keamanan kerja, pengawasan, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, kondisi kerja, hubungan antara pegawai dan lain-lain. Kalau faktor higienik ditingkatkan maka maka hambatan terhadap motivasi kerja hilang.
    b. Faktor-faktor yang mendorong MK disebut sebagai motivator misalnya prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan kerja itu sendiri. Peningkatan faktor motivator akan meningkatkan motivasi kerja.

    Teori ERG Dari Alderfer
    Teori motivasi kerja oleh Alderfer mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Maslow yaitu menghubungkan motivasi kerja dengan kebutuhan tetapi Alderfer hanya mengemukakan 3 kebutuhan yaitu Existence, Relatedness, Growth (ERG):
    a. Existence : Kebutuhan untuk bertahan hidup (survival).
    b. Relatedness : Kebutuhan untuk berinteraksi sosial.
    c. Growth : Kebutuhan untuk mengembangkan diri sendiri,

    Motif Sosial oleh David McClelland
    Interaksi sosial yang dilakukan manusia didalam kehidupannya melibatkan motif sosial yang mengimplikasian pada setiap tindakannya dalam berinteraksi antar sesamanya. Menurut McClelland ada tiga macam motif yang sangat berpengaruh dalam diri seseorang dalam berhubungan dengan lingkungannya. Motif tersebut dinamakan motif sosial yaitu motif yang pada umumnya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang bila ia berhubungan dengan orang lain di dalam suatu lingkungan dan situasi tertentu.
    Adapun motif – motif sosial yang dipaparkan oleh David Mc Clelland adalah:
    a. Motif Affiliasi : yaitu motif yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Didalam lingkungannya akan berlaku sebagai seseorang yang menyenangi keharmonisan.
    b. Motif Kekuasaan ; motif yang menyebabkan seseorang ingin menguasai dan mendominasi orang lain dalam berhubungan dengan seseorang dan lingkungannya. Orang yang mempunyai motif ini cenderung untuk bertingkah laku otoriter. Ia senang dapat bertindak dan berkuasa atas orang lain dan orang-orang tersebut mau berbuat seperti apa yang dikatakannya.
    c. Motif prestasi : motif yang mengarahkan tingkah laku seseorang dengan menitikberatkan pada tercapainya suatu prestasi tertentu. Kalau pada motif sebelumnya objeknya adalah motif manusia lain yang ada di lingkungannya maka motif ini sangat erat hubungannya dengan pekerjaan. Orang-orang yang memiliki motif ini tidak terlampau menghiraukan orang lain yang paling penting adalah bagaimana caranya bisa mencapai suatu prestasi tertentu.

    Teori Motivasi oleh Douglas Mc Gregor (Teori X dan Y)

    Douglas Mc Gregor menemukan teori X dan Y setelah mengkaji cara para manager berhubungan dengan para karyawan. Ada empat asumsi yang dimiliki oleh manager dalam teori X, yaitu:
    1. karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya
    2. karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan
    3. karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal (asumsi ketiga)
    4. sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi

    Bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia dalam teori X, ada empat asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y, yaitu:
    1. karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti halnya istirahat atau bermain
    2. karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan
    3. karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari dan bertanggung-jawab
    4. karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen.

    Sekian sedikit ilmu tentang Persepsi dan Motivasi, semoga dapat bermanfaat bagi anda🙂

    GOD BLESS YOU

    Older Entries